Bangli (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, akan melakukan mutasi bagi pejabat eselon II dengan berdasarkan hasil kemampuan dengan melibatkan Universitas Udayana atau Unud pada Desember mendatang.
"Kami akan menggelar tes kemampuan untuk menempatkan pejabat pada sejumlah posisi strategis. Istilahnya, siapa pintar, dia dapat," kata Bupati Bangli I Made Gianyar di Bangli, Selasa.
Pejabat yang baru beberapa bulan dilantik menjadi bupati itu menegaskan bahwa gebrakan baru itu ditujukan untuk mencari pemimpin instansi yang berkualitas, yakni berkemampuan dan bukan sekedar karena kepercayaan.
Selain mencari pemimpin yang berkualitas, kata Gianyar, tes itu dilakukan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Bangli ke depan. Pejabat di eselon II harus betul-betul teruji serta siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Untuk itu, katanya, siapapun pejabat yang ingin menempati posisi eselon II diperbolehkan membawa lamaran langsung ke Bupati.
Namun demikian diingatkan bahwa yang membawa lamaran tidak boleh sembarangan pejabat, melainkan harus memenuhi persyaratan untuk menempati suatu posisi.
Selanjutnya, kata Gianyar, pejabat yang telah mengajukan lamaran wajib mengikuti tes dan uji kelayakan.
Ia mengatakan, mutasi itu nuansanya berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Kalau dulu, katanya, mutasi lebih menggandalkan hak preogratif bupati untuk memilih pejabat yang diinginkan.
Akibat menerapkan hak prerogatif itu, ujar dia, kesan suka dan tidak suka lebih kental mewarnai pemberian kepercayaan dan mutasi. "Siapa dekat itu dapat. Itu dulu, sekarang lain," ujarnya.
Dia mengaku tidak takut kehilangan hak prerogratif itu dengan menerapkan pola mutasi yang baru. Ia mengaku lebih baik dirinya kehilangan hak itu, ketimbang pejabat eselon II yang membantunya bekerja sekedar bekerja.
Mengenai 12 pejabat Eslon II yang Desember nanti memasuki masa pensiun, Gianyar mengatakan akan terus melakukan kajian siapa di antara mereka masih bisa dimanfaatkan dan siapa yang tidak.
Saat kepemimpinan Bupati Bangli I Nengah Arnawa, pejabat yang menempati jabatan eselon II banyak ditunjuk hanya atas pertimbangan kepercayaan dari bupati.
Karena itu ada pejabat eslon II di kabupaten itu yang tidak mengerti bidang yang ditangani. Malahan ada pejabat eselon II, tampak kebingungan ketika ditanya masalah apa yang dilakukan di unit kerjanya.(*)
