Jakarta (Antara Bali) - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Presiden
Joko Widodo mesti mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
memastikan kerja lembaga ini dalam menegakkan hukum berjalan baik.
"Kami
mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal,
memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan
hukum," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade
Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Ade menganggap Presiden Joko
Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan antara
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.
"Ini bermula dari
pengangkatan BG (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang kemudian di-pending,
sampai kemudian KPK lakukan proses penegakkan hukum. Artinya kan Jokowi
sudah melempar ini kepada KPK," kata Ade Irawan.
Di gedung KPK
hari ini, Ade dan para pegiat antikorupsi sudah berkumpul. Mereka
antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana,
budayawan Butet Kertarejasa, Direktur Advokasi LBH Jakarta Bahrain,
Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras),
Haris Azhar, peneliti ICW Emerson Yuntho, Direktur Pukat Korupsi
Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, relawan Salam Dua Jari
Fadjroel Rachman dan anggota antikorupsi lainnya.
Direktur
Advokasi LBH Jakarta Bahrain menyatakan bahwa selain ICW, Kontras dan
YLBHI juga akan datang pegiat antikorupsi dari LBH se-Indonesia,
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia (PSHK) dan aktivis antikorupsi lain yang diperkirakan sekitar
100 orang.
"Agenda kita nanti mau jemput BW di Bareskrim.
Persoalan ditahan atau tidak itu kan mencoreng. Di suasana ada
kegaduhan, muncul di opini publik kegaduhan sosial, kalau presisden
mendiamkan ini, lihatlah presiden bermain di tataran ini. Ironis sekali
kalau mau melemahkan KPK, padahal Mega(wati Soekarnoputri)-lah yang
mengesahkan KPK," kata Bahrain.
Sekitar 100-an pegiat antikorupsi
yang menunggu kedatangan Bambang Widjojanto di KPK meneriakkan "Save
KPK", "Save Indonesia" dan "Hidup Polisi Bersih". (WDY)
Aktivis Minta Presiden Jokowi Kawal KPK
Jumat, 23 Januari 2015 16:08 WIB