Fraksi DPRD Jembrana Soroti Serapan Anggaran

Negara (Antara Bali) - Tiga fraksi di DPRD Jembrana menyoroti serapan anggaran yang lemah, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp43 miliar dalam APBD 2014.

"Kami minta dilakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena setiap tahun ada Silpa yang cukup besar," kata Ketua Fraksi PDI P Perjuangan, Ketut Sudiasa, yang membacakan pandangan umum fraksinya, pada Sidang Paripurna DPRD membahas RAPBD 2015.

Sementara Fraksi Kebangkitan Nasional menilai, Silpa cukup besar terjadi karena eksekutif menganut prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, yang menurut fraksi ini sudah ketinggalan jaman.

"Apalagi rancangan anggaran selalu dibuat defisit, dengan kekurangan akan ditutup dari Silpa tersebut. Penyusunan sistem anggaran seperti ini, sudah ketinggalan jaman," kata Fraksi Kebangkitan Nasional.

Menurutnya, dengan serapan anggaran yang besar, menjadi cermin seluruh program Pemkab Jembrana yang disusun dengan pembiayaan APBD seluruhnya berjalan.

Untuk menutup defisit anggaran tahun selanjutnya, fraksi ini mengatakan, tidak harus lewat Silpa, tapi eksekutif harus jeli dan bekerja keras untuk mencari pendapatan dari sektor lain.

Masalah Silpa yang cukup besar juga menjadi catatan Fraksi Hanura dalam pandangan umum yang dibacakan I Komang Adiyasa.

Menurut fraksi ini, sisa anggaran yang rata-rata Rp30 miliar setiap tahun terjadi karena ada kegiatan atau proyek yang harus dikerjakan dalam waktu lama.

"Karena proyek harus selesai akhir tahun, dengan pertimbangan sistem keuangan akhirnya proyek tersebut ditunda dulu. Hal inilah yang membuat Silpa besar," katanya.

Untuk menekan Silpa, fraksi ini menyarankan, eksekutif untuk mematangkan perencanaan penggunaan anggaran, sehingga seluruh dana yang sudah dialokasikan dalam APBD bisa direalisasikan.

Selain sisa anggaran, masalah dunia pendidikan juga masuk dalam pandangan fraksi, seperti yang disampaikan Fraksi Gerindra yang menyoroti kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan, di Kabupaten Jembrana.

Dalam pandangan umum yang dibacakan I Ketut Sadwi Darmawan, Gerindra mengusulkan, kekurangan guru diatasi dengan memperbanyak guru berstatus kontrak.

"Karena jatah penerimaan CPNS dari pusat belum mencukupi untuk menutup kekurangan guru, sementara ini pergunakan sistem kontrak," katanya.(GBI)