Jakarta (Antara Bali) - Pertemuan antara pimpinan Koalisi Indonesia Hebat
dengan Koalisi Merah Putih menghasilkan tiga kesepakatan yang mengarah
ke keharmonisan hubungan di DPR RI dan menjauhkan konflik yang sempat
terjadi, kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung.
"Hari ini
telah dilakukan kesepakatan antara KMP dan KIH yang bersifat
penyelesaian, terdiri atas tiga poin. Pertama, kedua belah pihak
seluruhnya akan berada di dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang
jumlahnya ada 16 dan tidak ada penambahan," kata Pramono usai bertemu
dengan pimpinan KMP dan pimpinan DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta,
Senin.
Dia mengatakan kesepakatan kedua, akan ada perubahan tata
tertib dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diharapkan
selesai sebelum 5 Desember 2014. Pramono berharap hari Kamis (13/11)
sudah bisa dilaksanakan rapat paripurna dan anggota KIH akan masuk dalam
penyelesaian revisi MD3 dan tatib.
"Ketiga, kalau ini semua
sudah terselesaikan maka tentunya dewan tidak akan ada persoalan yang
perlu diselesaikan, dan kita konsentrasi untuk segera bermitra dengan
pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang belum diselesaikan,"
ujarnya.
Dia mengatakan direncanakan Senin (10/11) sore, draf
kesepakatan itu akan diselesaikan dan disepakati untuk ditandatangani
oleh dirinya dan Olly Dondokambey dari KIH dan Hatta Rajasa serta Idrus
Marham dari KMP.
Setelah itu menurut dia ada rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan seluruh persoalan di internal DPR.
"Maka pada Kamis (13/11) Badan Legislatif akan dibentuk, kami paripurna dan Insya Allah selesai semua," ujarnya.
Selain
itu dia menjelaskan tidak ada kocok ulang pimpinan AKD dan pembentukan
pimpinan dewan merupakan komitmen bersama setelah terbentuknya UU MD3
dan tatib yang baru. Dia menegaskan KIH akan mendapatkan lebih dari 16
kursi AKD tanpa dilakukan penambahan.
"KIH yang jelas akan
mendapatkan lebih dari 16 AKD tanpa dilakukan penambahan AKD. Jumlah
pimpinan AKD menjadi satu orang ketua plus empat orang wakil ketua,"
katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham
mengatakan komunikasi politik yang dilakukan dengan KIH dalam konteks
produktif untuk rakyat dengan membangun komitmen mendorong kinerja yang
maksimal di parlemen.
Karena itu menurut dia filosofi bersama yang ingin dibangun adalah maju dalam keharmonisan bukan maju dalam konflik.
"Itu
yang kami kembangkan bersama, kerja-kerja politik dan komunikasi
politik yang produktif prinsip maju dalam keharmonisan," ujarnya.
Menurut
dia kesepakatan itu akan ditindaklanjuti pimpinan DPR bersama
fraksi-fraksi di DPR terkait bagaimana implementasinya ke bawah. (WDY)
Pramono: KIH-KMP Hasilkan Tiga Kesepakatan Keharmonisan
Senin, 10 November 2014 15:43 WIB