Asosiasi: 60 Persen Industri Penting Dikuasai Asing

Jakarta (Antara Bali) - Ketua Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, Bambang Ismawan menyatakan, sebanyak 60 persen industri penting dan strategis telah dikuasai investor asing.

"Sejumlah industri penting telah dikuasai asing, seperti perbankan, telekomunikasi, elektronika, asuransi, dan pasar modal, sehingga akan menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat," kata Bambang di Jakarta, Rabu.

Bambang mencotohkan, saat ini investor asing menguasai saham PT Telkomsel operator seluler terbesar di Tanah Air sebesar 35 persen, saham XL Axiata dikuasai asing 65 persen dikuasai, Indosat 65 persen, Hutchison Tri 60 persen.

Demikian dengan aset perbankan nasional sebanyak 50,6 persen dimiliki asing, termasuk di dalamnya 12 bank swasta lainnya sahamnya didominasi asing, seperti CIMB Niaga yang dikuasai asing hingga 97,93 persen.

"Seharusnya pemerintah melindungi perusahaan strategis ini, karena berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya dalam sistem perekonomian moderen dan ekonomi kerakyatan ini bisa bekerjasama dan saling mengisi. Tetapi kalau muncul perbedaan kepentingan dan terjadi konflik, maka sektor perekonomian rakyat akan tergusur.

"Pola penetrasi dari sektor modern terhadap sektor perekonomian rakyat mengakibatkan kemiskinan rakyat. Masalahnya, pola penetrasi itu berlanjut sampai sekarang dengan cakupan yang lebih besar," ujarnya.

Apalagi ia mengatakan, ketidakberdayaan masyarakat saat ini dimaknai sebagai kemiskinan dan keterbelakangan.

Ketidakberdayaan itu tercermin dari jumlah masyarakat yang masih tidak terjangkau pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan sarana usaha, sehingga kualitas sumber daya manusia rendah, teknologi rendah, organisasi lemah, permodalan lemah, pendapatan mereka rendah dan rentan terhadap berbagai penyakit.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus segera intervensi terhadap industri strategis nasional.

"Kebijakan ini intervensi ini untuk memastikan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (WDY)