Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta para akademisi, termasuk Ikatan Alumni Universitas Udayana untuk membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program "Bali Mandara" atau maju, aman, damai dan sejahtera.
"Saya minta akademisi kaji dengan jujur dan jernih sesuai dengan kemapuan akademik," katanya seusai membuka seminar Kebijakan Prioritas Pelaksanaan Program Bali Mandara bersama dengan Ikayana di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, banyak tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bali, termasuk kebijakan otonomi daerah yang menjadi kendala di dalam implementasi program jilid kedua pemerintahan di bawah Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta.
Mantan Kepala Polda Bali itu menjelaskan bahwa era otonomi daerah membawa dua implikasi berbeda.
Di satu sisi, kata dia, otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan program yang lebih leluasa di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Tetapi di sisi lain menjadi kendala karena adanya kesenjangan antara kabupaten yang kaya dan miskin," ucapnya.
Untuk itu, ia meminta Ikayana dan akademisi di Pulau Dewata untuk ikut mencarikan solusi atau pemecahan atas permasalahan itu.
"Saya harapkan akademisi merumuskan konsep pola otonomi untuk Bali sehingga bisa diperjuangkan wakil rakyat," ucapnya.
Sementara itu Raktor Universitas Udayana yang juga sekaligus Ketua Ikayana, Prof dr I Ketut Suastika menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya merumuskan hal tersebut melalui riset untuk menyukseskan program Bali Mandara.
"Unud coba membantu dengan riset misalnya terkait Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)," katanya.
Program Bali Mandara memiliki sejumlah program prioritas yang diwujudkan dalam pemerintahan Pastika jilid II di antaranya Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Bedah Rumah, Bea Siswa Miskin, dan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). (WDY)
