DPR Bahas Kebijakan Alternatif Terkait BBM Bersubsidi

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI I Wayan Koster menyatakan bahwa pihaknya akan membahas kebijakan alternatif terkait bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kami di Banggar akan menghitung dulu tentang skema yang bisa dilakukan pada pelaksanaan APBN 2015. Apakah kami harus memilih menaikkan harga BBM atau masih ada celah dan alternatif lain yang bisa dipilih?" katanya ditemui di Sanur, Denpasar, Sabtu.

Politikus Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Bali itu menyatakan bahwa pembahasan tersebut masih memerlukan waktu dan diskusi yang panjang meskipun transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Terpilih Joko Widodo tinggal menghitung hari.

"Tentunya dengan tetap memungkinkan ruang fiskal di APBN itu bisa dijalankan untuk memenuhi anggaran dalam mendanai program prioritas Jokowi-JK," ucap politikus kelahiran Singaraja itu.

Dia menjelaskan bahwa defisit anggaran yang sangat tinggi saat ini mencapai 2,32 persen menjadi beban APBN sehingga untuk menekan hal itu diperlukan sejumlah skenario termasuk mencari dana talangan dari luar negeri.

"Oleh karena itu untuk mencari alternatif lain agar fiskal lebih lebar, kami melihat pendapatan negara dari sisi rasio pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa ditingkatkan," katanya.

Koster mengungkapkan bahwa saat ini besaran rasio pendapatan pajak terhadap PDB sebesar 12,5 persen dari angka ideal menurutnya minimum sebesar 15 persen.

"Kalau itu dilakukan, nantinya asumsi dan pendapatan negara akan cukup besar untuk mendanai (pemerintahan selanjutnya) tanpa harus menaikkan harga BBM," imbuhnya. (WDY)