Denpasar (Antara Bali) - Sekretaris Koalisi Bhinneka Tunggal Ika (KBTI) Putu Wirata Dwikora pihaknya telah mendapatkan berbagai masukan untuk kriteria Kabinet Menteri Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kami sudah mendapatkan masukan-masukan dari komponen relawan yang bergabung di KBTI mengenai susunan Kabinet Menteri Presiden Jokowi-JK, dari aspirasi di Bali," katanya dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh "Forum Trah Jawa-Bali: Sahabat Jokowi, Sri Eko Galgendum" di Kuta, Bali, Selasa.
Menurut dia, kreteria untuk seorang menteri harus antikorupsi, profesional, mementingkan kepentingan bangsa dan negara.
"Kriteria yang diusulkan dari Bali tersebut sudah kami sampaikan ke tim Jokowi-JK di Jakarta untuk menjadi pertimbangan dimasukkan dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK," katanya.
Ia menyebutkan nama-nama yang diusulkan di antaranya Prof Dr Made Bakta, Wayan Sudirta dan Anak Agung Puspayoga," katanya.
Sementara pembicara lain, Ketua Eksponen Pariwisata Bali I Gusti Kade Sutawa mengatakan pihaknya memberikan masukan kepada presiden dan wakil presiden tersebut agar ada menteri dari Bali.
"Sebagai daerah tujuan wisata dunia termasuk juga Bali sering dijadikan pertemuan nasional maupun internasional sudah selayaknya mendapatkan jatah menteri dalam kabinet Presiden Jokowi-JK," katanya.
Sedangkan pembicara Anak Agung Ngurah Made Arwata mengatakan siapa pun menteri yang berasal dari Bali patut didukung semua pihak.
"Saya harap semua masyarakat mendukung jika Bapak Jokowi mempercayakan putra dari Bali. Karena perjuangan tidak saja untuk Pulau Dewata, akan tetapi semua kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Prof Dr Anak Agung Jelantik, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Udayana mengatakan jabatan menteri sebagai pembantu presiden dan wakil presiden harus mampu bersikap profesional.
"Saya berharap bapak presiden dan wakil presiden mempertimbangkan memilih menteri yang profesional dimasing-masing bidangnya. Tantangan Indonesia ke depan semakin berat dengan era globalisasi, karena itu dibutuhkan pembantu (menteri) yang sesuai dengan bidangnya untuk dapat memajukan bangsa," katanya.
Dikatakan penentuan menteri adalah hak prerogratif presiden, karena itu untuk mengangkat menteri pasti akan mempertimbangan dari berbagai alasan.
"Hak prerogratif presiden itu harus benar-benar sesuai dengan kriteria, sehingga dalam pemerintahan lima tahun ke depan bisa tercapai sesuai dengan harapan," katanya.
Hal senada juga dikatakan dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar Anak Agung Gede Putra Arjawa MH, menteri-menteri yang mendampingi Presiden Jokowi-JK adalah dari kalangan profesional.
"Memang pilihan menjadi pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan harus orang-orang profesional. Bagi saya kepentingan dalam hal ini dari kalangan partai politik juga harus menjadi pertimbangan, tetapi pilih yang profesional dibidangnya," katanya. (WDY)
