Kemenperin-Kemendag Samakan Pandangan Terkait RCEP

Jakarta (Antara Bali) - Rombongan Kementerian Perdagangan dipimpin Menteri Muhammad Lutfi pada Senin mengunjungi kantor Kementerian Perindustrian dan mengadakan pertemuan guna menyamakan pandangan terkait posisi Indonesia dalam menghadapi Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).

Mendag Lutfi melakukan rapat tertutup bersama Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat beserta jajarannya guna mengkaji posisi Indonesia menghadapi RCEP dari sudut pandang perindustrian yang memiliki peranan yang tidak sedikit menyambut kerja sama ekonomi tersebut.

"Industri 80 persen memegang peranan sehingga pendapat dari Perindustrian dianggap penting," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin, Agus Tjahajana, yang turut mendampingi Menperin MS Hidayat dalam rapat tersebut.

RCEP adalah gagasan zona perdagangan yang mencakup 10 negara ASEAN dan enam negara industri maju yakni Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru.

Agus mengatakan bahwa kedua pihak kementerian menyepakati pandangan bahwa Indonesia harus bisa menjadi negara maju dan menempatkan industri sebagai tulang punggung.

Akan tetapi untuk mencapai itu, berkaca pada pengalaman negara-negara lain dibutuhkan satu syarat utama yakni peranan industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40 persen.

"Karena pengalaman beberapa negara lain untuk menjadi negara maju atau berpenghasilan menengah setidaknya peran industri mencapai 40 persen terhadap PDB, sekarang anda tahu sendiri nilainya," katanya.

RCEP dijadwalkan akan mencapai titik temu negosiasi pada akhir 2015.

Menurut Agus dalam rapat tersebut dibahas juga mengenai kondisi yang tengah dihadapi Indonesia, khususnya terkait tingginya tingkat impor.

"Impor kita masih tinggi, bahan modal sekitar 50 persen, bahan baku masih 70 persen.

"Kami bicarakan bagaimana agar bisa mengubah komposisi ini dalam waktu-waktu yang akan datang, juga hal-hal yang mempengaruhinya," katanya.

Selain itu, Agus menyebutkan dalam pertemuan itu juga dibahas apakah perjanjian perdagangan internasional itu akan banyak berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan industri di Indonesia.

"Bagaimana mengejar apa-apa yang harus disiapkan dan dilakukan dengan waktu yang tersisa.

"Kami sadar benar bahwa ini bukan pekerjaan besar Kemendag dan Kemenperin semata, tetapi pekerjaan rumah semua departemen, dan ini pekerjaan yang berat," ujarnya.

Kemudian di dalam rapat tersebut dibahas juga bahwa pemerintahan baru yang terpilih dari Pemilu Presiden 2014 lalu harus segera menentukan posisi terhadap RCEP. (WDY)