Bali Akan Datangkan BPK Mantapkan Strategi WTP

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali secara khusus akan mendatangkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Jumat (1/8) untuk memberi pengarahan dalam upaya memantapkan strategi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

"Dalam acara tersebut, selain menghadirkan pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Bali, juga diundang pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali," kata Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Rabu.

Ia mengemukakan dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai 500 orang, pengarahan juga menyertakan perwakilan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan pengurus barang di lingkungan Pemprov Bali.

Dalam pertemuan yang akan berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali tersebut, jajaran Pemprov Bali diharapkan dapat menggali lebih banyak lagi strategi mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta menyatukan barisan untuk berperan aktif dalam mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun berikutnya.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 oleh BPK tidak membuat Pemprov Bali berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut justru menjadi cambuk bagi Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta jajarannya untuk terus melakukan pembenahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Di sisi lain, tambah Dewa Mahendra, untuk mengoptimalkan berbagai langkah dan strategi guna mempertahankan prestasi itu, peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal juga makin dioptimalkan.

Gubernur juga menugaskan Wagub Bali Ketut Sudikerta untuk melakukan pembinaan ke seluruh SKPD dengan didampingi Inspektur Pemprov Bali I Ketut Teneng. Hingga saat ini, sedikitnya 15 SKPD telah didatangi Wagub Sudikerta.

"Pembinaan ini nantinya akan dilakukan secara berkesinambungan hingga seluruh SKPD memiliki persepsi yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik guna mempertahankan opini WTP," ucapnya.

Selain erat kaitannya dengan pengawasan internal, pembinaan keliling ini juga bertujuan mengawal suksesnya pelaksanaannaan berbagai program Bali Mandara Jild II sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Pulau Dewata. (ADT)