Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.
"Opini WTP ini adalah sebuah pemicu bagi kami di jajaran pemerintah dan DPRD Badung untuk selalu konsisten melaksanakan kegiatan di daerah terutamanya tentang APBD yang harus terbuka, transparan dan taat azas," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Rabu.
Bupati Giri Prasta mengatakan atas raihan itu pihaknya juga berterima kasih dan mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Bali yang sebelumnya terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Badung hingga opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 tersebut bisa diraih.
"Kami bersyukur Badung kembali meraih WTP. Capaian ini tidak terlepas dari pendampingan BPK RI Perwakilan Bali sehingga kami di Badung dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel," kata dia.
Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, sesuai dengan UU no.15 tahun 2004 dan UU no. 12 tahun 2006, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali tahun 2022.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan.
"Kami Juga melihat kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern," ungkap dia.
Ia menambahkan berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2022, atas rekomendasi BPK untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022, terdapat 11.020 rekomendasi.
Dari rekomendasi tersebut sebanyak 10.539 rekomendasi atau 96,09 persen telah ditindaklanjuti dengan semestinya. Sedangkan 378 rekomendasi atau 3,43 persen belum sesuai rekomendasi, 16 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 87 rekomendasi dari keseluruhan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
