Jakarta (Antara Bali) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Syaifullah Tamliha mengatakan upaya pemakzulan terhadap Suryadharma Ali
oleh Suharso Monoarfa dengan mengeluarkan mosi tidak percaya
mengatasnamakan 26 dewan pimpinan wilayah merupakan pelanggaran serius.
"Pemakzulan ketua umum itu pelanggaran serius dan sama sekali tidak
dibenarkan dalam AD/ART partai. Lagi pula setelah diteliti dari 26 DPW
yang mengeluarkan mosi tidak percaya, delapan di antaranya tidak
disertai tandatangan sekretaris maupun ketua DPW, artinya hanya 18 DPW
itu kan tidak mewakili," kata Syaifullah dihubungi Antara dari Jakarta,
Rabu.
Syaifullah mengatakan atas dasar itu Suryadharma Ali melakukan
pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat ketua
DPW, melalui surat keputusan yang dikeluarkan Rabu (16/4).
Syaifullah menegaskan bahwa melalui upaya pemakzulan itu Suharso
dan kawan-kawannya telah melanggar keputusan Majelis Syariah PPP atas
larangan pemakzulan ketua umum.
"Itu fatal sekali," kata dia.
Dia mengatakan bahwa Suharso dan kawan-kawannya berpendapat mosi
tidak percaya mengatasnamakan 26 DPW dilontarkan gara-gara kehadiran
Suryadharma Ali dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno beberapa
waktu lalu yang dinilai menyebabkan berkurangnya perolehan suara PPP
dalam Pemilu Legislatif 2014.
Padahal faktanya, kata Syaifullah, perolehan suara PPP justru semakin meningkat.
"Di DKI Jakarta pada tahun 2009 PPP hanya mendapat tujuh kursi,
tapi sekarang bisa memperoleh tidak kurang dari 14 kursi. Kan artinya
ada peningkatan dua kali lipat," kata dia.
Dia menduga upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma
Ali dilakukan karena ada oknum partai yang mengincar kursi ketua umum.
Suharso dan kawan-kawannya dituding ingin merealisasikan keinginan
seseorang menjadi Ketua Umum PPP yang baru.
"Untuk Pak Suharso maupun pihak lain, kalau ada yang mengincar
kursi ketua umum sebaiknya bersabar hingga Pak Suryadharma Ali
melepaskan jabatannya pada 2015, karena Allah kan cinta orang yang
bersabar. Jangan malah pemakzulan seperti itu," tegas dia.
Sementara itu belum jelas betul apakah kisruh internal PPP ini akan
mengganggu peluang koalisi partai berlambang kabah tersebut dengan
partai lain pada Pemilu 2014. Sebab salah satu partai yang sedang
mendekati PPP untuk kepentingan koalisi, yakni Gerindra, telah
menyatakan komunikasi politik baru akan dilanjutkan dengan PPP setelah
situasi internal PPP solid kembali. (WDY)
Pemakzulan SDA Dinilai sebagai Pelanggaran Serius
Kamis, 17 April 2014 7:39 WIB