Caleg Perempuan Pengacara Termotivasi Perjuangkan Masyarakat Miskin

Denpasar (Antara Bali) - Seorang caleg perempuan berprofesi pengacara termotivasi terjun ke panggung politik memperjuangkan nasib masyarakat miskin melalui DPRD Provinsi Bali, dengan harapan nantinya mampu membuat sejumlah peraturan daerah (Perda) memihak masyarakat kurang beruntung.

Caleg DPRD Bali dari Partai Amanat Nasional (PAN) Ni Luh Putu Suparmi, SH kepada Antara di Denpasar, Jumat, menjelaskan bahwa sebagai pengacara akan berusaha memanfaatkan profesi hukum yang digelutinya untuk membuat perda.

"Saat ini banyak perda yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin, karena perda dibuat untuk kepentingan kekuasaan, individu dan kelompok dengan mengabaikan tanggung jawab moral kepada masyarakat miskin," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat miskin makin tertindas meski ada bansos yang dikucurkan tetapi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu jika pihaknya terpilih menjadi wakil rakuat akan berusaha membangun jembatan hati dengan masyarakat miskin.

"Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan hak-haknya, terutama hak kaum perempuan yang mendominasi kemiskinan," ujar ibu dari empat putra-putri itu.

Suparmi yang juga sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Denpasar itu tidak memungkiri sejumlah perda sudah ada yang berpihak kepada masyarakat miskin, tetapi masih perlu ditingkatkan.

"Kami sendiri memiliki anak asuh sebagai bagian dari tugas sosial kemanusiaan yang harus dipikul demi kebaikan masyarakat, karena itu keberpihakan terhadap mereka akan semakin nyata jika berhasil menduduki kursi anggota DPRD kelak," ujar Suparmi yang juga pensiunan PNS itu.

Hal senada diungkapkan Ni Wayan Sukerti, S.Sos, Caleg DPRD Bali Dapil Bangli dari Partai Golkar bahwa fokus memperjuang keterwakilan perempuan 30 persen dalam parlemen jika nanti berhasil terpilih menjadi anggota DPRD.

Menurut perempuan kelahiran Bangli 19 November 1952 atau 62 tahun yang silam itu, seorang perempuan jelas memiliki empati dan simpati yang lebih besar dalam membela hak-hak kaum miskin yang di dalamnya terbanyak kaum perempuan dan anak-anak terlantar.

"Tentu saja masalah kemiskinan akan efektif diperjuangkan jika memiliki kekuasaan dengan mendorong membuat perda yang sarat nilai-nilai kemanusiaan," ujar perempuan yang aktif menjadi Ketua Dharma Wanita itu. (WRA)