Denpasar (Antara Bali) - Caleg perempuan dari Partai Hanura, Ni Luh Kadek Dwi Anggraeni menyatakan apabila terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bali, akan memperjuangkan nasib kader pos pelayanan terpadu yang hanya menerima honor Rp120 ribu per tahun.
"Nasib mereka sangat memperihatinkan, seperti tidak dihargai padahal para kader posyandu sudah meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus Balita," kata Kadek Dwi Anggraeni di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, honor sekecil itu jelas tidak manusiawi karena kalau dihitung perbulan hanya mendapatkan Rp10 ribu perbulan, ironisnya dirapel setelah bekerja selama satu tahun baru mendapat Rp120 ribu.
Perempuan yang mengaku perjuangannya merebut kursi DPRD Bali hanya bermodalkan niat baik (manah) mengatakan bahwa kalau dilihat peran mereka sangat penting karena dari tangannya akan lahir generasi yang sehat secara fisik dan mental untuk melanjutkan kehidupan kelak.
"Namun bila para kader posyandu tidak diperhatikan, lanjut dia, dikhawatirkan akan mengurangi pelayanannya. Meski dalam kenyataan mereka ikhlas dan bekerja dengan motivasi `ngayah` atau pengabdian penuh demi kemanusiaan," ujarnya.
Pemerintah dan pihak terkait agar tidak memperlakukan para kader serendah itu karena mereka adalah kaum perempuan yang berjasa dalam bidang kesehatan dan berlatar belakang ekonomi miskin dan patut dibantu sekadar meringankan beban penderitaannya.
Namun kenyataannya, menurut Dwi Anggraeni, nasib mereka diabaikan dan kurang mendapat perhatian khusus sehingga kondisi tersebut menjadi motivasi dirinya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Bali.
Ia mengatakan, meski tidak memiliki modal uang dan hanya mengandalkan 1 baliho dan kartu nama dalam menjaring suara, kami optimistis terpilih karena niat kami paling dalam membantu perempuan miskin.
Ni Putu Kumala Dewi, juga Caleg Partai Hanura Provinsi Bali menyatakan bahwa seharusnya pemerintah turun tangan dalam membantu mereka dengan menggulirkan dana bansos kepada para kader posyandu tersebut.
Namun, yang terjadi bansos keluar banyak menjelang pemilu untuk kepentingan politik. "Masalah nasib kader posyandu tersebut perlu diperjuangkan sehingga mereka memperoleh kesejahteraan yang sama," ujar Kumala Dewi. (WRA)
