Denpasar (Antara Bali) - Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Dr Nyoman Subanda menilai tingkat kerawanan politik di desa adat tinggi apalagi dalam suasana pemilu seperti sekarang.
"Hal tersebut sangat rentan karena desa adat bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu seperti memperoleh suara saat pemilu," katanya di Denpasar, Sabtu.
Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undiknas Denpasar tersebut mengemukakan bahwa pemanfaatan tersebut bisa dilakukan karena adanya transaksi politik dan kedekatan dengan pengurus di desa adat.
"Selain dengan adanya pemberian materi kedekatan secara emosional juga berpengaruh, misalkan si calon legislatif adalah keluarga dari ketua atau pengurus di desa adat," katanya.
Subanda berpandangan bahwa untuk otoritas dari adat sendiri di Bali, hampir setara dengan sebuah negara yang memiliki kewenangan sangat besar kepada masyarakatnya. Sehingga sangat gampang dimanfaatkan terutama untuk pemilu.
"Bagaimana kebijakan seorang pemimpin dalam hal tersebut sangat menentukan, karena adat adalah lembaga independen dan tidak ada yang mengatur selain dirinya," ujarnya.
Dia menuturkan, pada zaman penjajahan Kolonial Belanda karena pengaruh desa adat sangat kuat di kalangan masyarakat tradisional Bali, maka dibentuklah desa dinas yang berada di bawah aturan pemerintah kolonial. (M038)
