Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah partai politik di Bali yang tidak memiliki massa pendukung tidak akan melakukan jadwal kampanye rapat umum, namun hanya melakukan sosialisasi ke kantong-kantong massa simpatisannya.
Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Bali, Erfian Zufry Eddy di Denpasar, Selasa mengatakan, partainya memutuskan untuk tidak melakukan kampanye rapat umum dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar di lapangan terbuka, sebab tidak mempunyai anggaran.
"Kami tidak melakukan kampanye rapat umum. Konvoi juga tidak. Sebab kami tidak mempunyai cukup anggaran berkampanye," katanya.
Menurut Erfian, pihaknya lebih mengedepankan kampanye dengan pendekatan personal, misalnya dari rumah ke rumah atau lewat acara pengajian di masjid guna menekan pengeluaran dan biaya kampanye.
Selain itu, PBB menyadari potensi konfliks dan gesekan antarmassa atau pendukung saat kampanye rapat umum ini sangat besar.
Bendahara DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali, Sutiyo dalam kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya tidak melakukan kampanye di lapangan.
"Kami memilih tidak melakukan kampanye rapat umum dengan pengerahan massa di lapangan. Sebab anggaran kami juga terbatas," kata Sutiyo.
Sementara itu, salah satu partai besar di Bali yang berada di peringkat tiga dalam Pemilu Legislatif 2009, yakni Partai Demokrat juga tidak melakukan kampanye rapat umum di Bali.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta mengatakan partainya memilih meniadakan kampanye rapat umum dengan berbagai pertimbangan.
Pertama, Demokrat menghormati rangkaian perayaan hari raya Nyepi sehingga jangan sampai diganggu kepentingan politik.
"Jangan sampai karena alasan politik, fokus Umat Hindu terbelah. Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga menyarankan semua kader fokus melaksanakan rangkaian hari raya Nyepi dan tidak diganggu kepentingan politik. Jadi kami meniadakan kampanye rapat umum dan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat melaksanakan hari raya," katanya.
Alasan kedua, menurut Mudarta adalah Demokrat berupaya mengurangi potensi konflik horizontal dan gangguan keamanan dalam kampanye rapat umum tersebut.
Ketiga, Demokrat ingin juga menekan biaya politik, sebab biaya untuk melaksanakan kampanye rapat umum sangat besar. Sebagai pengganti kampanye rapat umum, Partai Demokrat lebih memilih kampanye "door to door" atau dari rumah ke rumah warga dan pendekatan serta komunikasi langsung ke masyarakat.
"Nanti kampanye rapat umum akan diganti blusukan calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan dan mengerucut berbasis tempat pemungutan suara," kata Mudarta.
Terkait perayaan Nyepi, Demokrat juga meminta di Denpasar agar kader menurunkan bendera partai mulai 25 hingga 26 Maret. Sehingga jangan sampai bendera partai menggangu kekhusyukan prosesi hari raya Nyepi, yaitu "melasti".
Sedangkan parpol besar di Bali, seperti PDIP dan Golkar siap unjuk kekuatan dengan mengerahkan ribuan massa di lapangan terbuka dalam jadwal kampanye rapat umum mendatang.
Politikus Partai Golkar yang juga pengurus DPD Golkar Bali, Ketut Suwandhi mengatakan jadwal pertama kampanye rapat umum untuk Golkar, yaitu pada 17 Maret mendatang di zona I (Denpasar dan Gianyar) yang akan dipusatkan di lapangan Lumintang, Denpasar.
Massa dalam jumlah besar yakni mencapai 5.000 orang ditargetkan akan menghadiri kampanye rapat umum ini.
Menurut Suwandhi yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, kampanye akan dikemas dengan pagelaran bernuansa kearifan lokal dan "Tri Hita Karana". Kampanye rapat umum ini secara internal diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat serta memanaskan mesin partai.
Sementara secara eksternal diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas partai.
"Tapi itu juga tergantung materi dan kemasan kampanye. Kami sekaligus minta maaf kepada masyarakat jika terganggu dalam perjalanannya dan Golkar akan melakukan kampanye dengan tertib," katanya.
Ketua DPD PDIP Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi mengatakan partainya juga sudah siap mengadakan kampanye rapat umum di Bali dengan pengerahan massa dan kader banteng moncong putih itu.
Namun saat ditanya apakah jurkam yang hadir Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri atau bahkan kader PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Oka Ratmadi belum bisa memastikan.
"Kita lihat jadwalnya nanti dan itu tergantung DPP. Kalau pun Ibu Mega tidak ke Bali saat kampanye nanti, tidak masalah. Beliau kan sudah sering ke Bali," katanya. (WDY)
