Kemacetan Jalan Denpasar-Gilimanuk Dikeluhkan Bupati

Negara (Antara Bali) - Kemacetan jalan Denpasar-Gilimanuk, dikeluhkan Bupati Jembrana, I Putu Artha, saat menerima kunjungan kerja Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, di Negara, Kamis.

Ia mengatakan, di sepanjang jalur sekitar 100 kilometer tersebut, sering terjadi kecelakaan, karena arus padat kendaraan, baik truk, bus, mobil pribadi, hingga sepeda motor.

"Hampir seluruh kendaraan yang masuk dari Jawa ke Bali, dan sebaliknya lewat jalan ini, karena lebih dekat dibandingkan lewat Kabupaten Buleleng. Akibatnya, sering terjadi kemacetan dan kecelakaan," katanya.

Menurutnya, dampak negatif bagi Kabupaten Jembrana terkait kondisi jalan tersebut, daerah ini sulit mendatangkan pejabat tinggi pusat, seperti menteri, karena jarak yang jauh dari Denpasar masih ditambah dengan jalur yang padat.

"Jalan raya Denpasar-Gilimanuk juga cepat rusak, yang kami nilai, karena beban kendaraan barang yang melintas melebihi kapasitas kekuatan jalan," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengaku, berencana membangun terminal kargo di Kelurahan Gilimanuk, sehingga kendaraan barang yang saat ditimbang di jembatan timbang Gilimanuk muatannya melebihi ketentuan, bisa diturunkan di terminal tersebut.

Selain soal jalan, ia mengungkapkan, program bedah rumah dari Pemerintah Provinsi Bali, yang beberapa diantaranya salah sasaran karena diberikan kepada orang yang mampu.

"Bahkan ada mantan caleg yang menerima program bedah rumah ini, padahal ia termasuk orang mampu," katanya.

Terkait keluhan ini, Gubernur I Made Mangku Pastika mengatakan, dirinya juga sering menerima keluhan masalah di jalan Denpasar-Gilimanuk, yang akan diatasi dengan rencana pembangunan jalan tol dari Denpasar hingga Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Menurutnya, untuk pembangunan jalan tol tersebut, pihaknya berusaha menggandeng pihak ketiga, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang.

Ia juga menyatakan dukungannya, untuk rencana Pemkab Jembrana membangun terminal kargo di Gilimanuk, dengan langsung memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, yang menyertainya untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Untuk masalah bedah rumah yang diterima mantan caleg, ia meresponnya dengan keras, dan minta ditunjukkan alamat serta identitas orangnya.

"Kalau benar orang mampu, ia harus mengembalikan dana bedah rumah yang sudah diterima, karena program ini untuk warga miskin. Saya merasa malu dan tidak rela, dengan kejadian ini," katanya.

Ia juga berharap, dengan kunjungan ke kabupaten/kota yang ia lakukan, bisa menghindari pengkotakan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.(GBI)