Nusa Dua (Antara Bali) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membekali bupati/wali kota di seluruh Indonesia mengenai tata cara pengelolaan keuangan sesuai amanat rakyat.
"Pengelolaan keuangan yang amanah itu harus transparan dan partisipatif karena dana itu bersumber dari rakyat seharusnya ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Nusa Dua, Bali, Sabtu.
Selain itu, dalam pengelolaannya harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran dan harus melibatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari kontrol.
Menurut dia, yang paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang tepat untuk mengantisipasi adanya kebocoran anggaran di masing-masing instansi.
Selanjutnya pada pelaksanaan anggaranya harus melakukan penataan dengan baik, pelaporan monitoring, dan monitoring, serta evaluasi.
Jika pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai prosedur, pihaknya yakin bisa memperkecil peluang adanya kebocoran dan penyimpangan anggaran negara tersebut. (M038)
