Mengenakan busana adat Bali, kombinasi warna hitam dan berkotak-kotak sambil memegang keris akan berbaur dengan polisi dan petugas keamanan lainnya menjaga ekstra ketat lokasi yang akan dihadiri tiga kepala negara dan peserta dari 53 negara.
Tiga kepala negara yang dipastikan hadir dalam kegiatan internasional itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak.
Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu menuturkan, pihaknya melibatkan ratusan pecalang untuk membantu pengamanan sebagai pamswakarsa dari potensi masyarakat sekitarnya.
Ratusan petugas keamanan desa adat itu diberikan peran masing-masing yakni menjaga keamanan wilayah di desa terdekat dengan kawasan "Bali Tourism Development Corporation" (BTDC) sebagai tempat pelaksanaan BDF VI.
Mereka disinergikan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam melakukan pengamanan di wilayah desa masing-masing.
Untuk itu sangat diharapkan dukungan dan peranserta masyarakat, terutama pecalang di seluruh desa adat di Bali untuk mengaktifkan kegiatan pengamanan 1x24 jam dan memberitahukan kepada pihak berwenang jika menemukan kejanggalan dan hal yang mencurigakan serta berpotensi mengganggu keamanan.
Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang kerap dijadikan sebagai tuan rumah perhelatan sejumlah kegiatan akbar tingkat dunia, termasuk sebelumnya KTT APEC membutuhkan pengamanan yang ekstra dari pihak kepolisian.
Semua itu memerlukan dukungan dan peranserta dari semua pihak, termasuk lebih mengintensifkan razia kendaraan di sejumlah titik vital masuk ke Pulau Pulau Dewata.
Polri dibantu pacalang dan bersinergi dengan TNI melakukan kegiatan pengamanan dengan harapan kegiatan yang membahas demokrasi dan politik dapat berlangsung sukses dan lancar.
Dukungan Kesehatan
BDF yang melibatkan perwakilan 53 negara di Asia-Pasifik dan puluhan pengamat di luar kawasan Asia Pasifik digelar secara berkesinambungan setiap tahun di Bali kali ini mengangkat sub tema "Pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil", salah satu isu yang hangat bagi negara-negara di belahan dunia yang baru mulai belajar berdemokrasi.
Kelancaran kegiatan bertaraf internasional itu mendapat dukungan dari semua pihak selain bidang keamanan juga personel Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersiaga di arena pertemuan BDF di Nusa Dua, Kabupaten Badung.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengerahkan tim kesehatan untuk memberikan pelayanan medis kepada para delegasi selama pertemuan tahunan itu berlangsung.
Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah rumah sakit yang bisa dijadikan rujukan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Rumah sakit rujukan itu antara lain RSUP Sanglah, RS Angkatan Darat, dan RS Trijata.
Upaya itu juga melibatkan PMI, Basarnas, dan sejumlah rumah sakit swasta di Bali dengan harapan pelaksanaan BDF berjalan aman dan lancar tanpa ada masalah, baik teknis maupun nonteknis.
Asisiten Bidang Ekonomi dan Kesra Sekda Provinsi Bali Ketut Wija menilai, kegiatan BDF yang melibatkan peserta dari sejumlah negara di belahan dunia itu mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata di daerah ini.
"Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan Bali untuk menyukseskan BDF dan kegiatan internasioan lainnya," harap Ketut Wija.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri AM Fachir mengharapkan dengan mengangkat tema tersebut Indonesia dapat mengedukasi diri dalam pelaksanaan berdemokrasi.
Hal itu dinilai strategis, meskipun sejauh ini Indonesia tidak sampai bermasalah dalam berdemokrasi dengan masyarakatnya begitu majemuk dari Sabang sampai Merauke.
Kondisi itu berbeda dengan negara-negara lain yang sudah lama mewarisi ratusan tahun terbentuknya tradisi berdemokrasi masih menghdapi masalah dalam mengkonsolidasikan demokrasi.
AM Fachir menambahkan, BDF di luar tema dan sub tema itu tidak tertutup kemungkinan munculnya pandangan-pandangan yang menyoroti konflik di Timur Tengah. Terutama setelah Arab Spring, apakah itu mempunyai dampak terhadap perubahan sosial di negara-negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Unud lewat BDF menyediakan forum bagi semua orang untuk merasa nyaman berbicara mengenai demokrasi dan pengalaman berdemokrasi.
Tiga dosen Unud akan mendapat kepercayaan sebagai pembicara dalam BDF yang meliputi Prof Dr Wayan P Windia, Dr Dewa Gede Palguna dan Drs I Made Anom Wiranata MSi.
Pengamat hubungan internasional I Made Anom Wiranata MSi mengusulkan ajang BDF VI kali ini Indonesia menyumbangkan pengalaman demokrasi yang tumbuh secara mandiri kepada dunia internasional.
Hal itu penting karena demokrasi yang terbaik adalah demokrasi yang tumbuh dalam suatu negara tanpa dipaksakan oleh aktor luar negeri. Indonesia selama ini dinilai sukses melaksanakan transisi demokrasi dan inisiatif datang dari putra-putri bangsa.
Hal itu dinilai justru lebih bagus dibandingkan adanya aktor luar negeri yang memaksakan demokrasi sehingga sarat dengan berbagai kepentingan, bahkan bisa berbahaya.
Made Anom Wiranata akademisi Fisip Universitas Udayana itu mencontohkan negara-negara di belahan bagian barat di satu sisi mendukung dan meminta Arab Spring untuk membuka kran demokrasi, tetapi di negara bagian lainnya diotak-atik.
"Artinya itu `kan sarat kepentingan. Sedangkan promosi demokrasi yang ditawarkan Indonesia didasarkan pada keikhlasan dan bukan sarat kepentingan. Saya kira itu dapat ditawarkan negara kita pada ajang BDF," tutur Anom Wiranata. (*/ADT)
Pewarta: Oleh I Ketut Sutika: I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
