Unud Jajaki Kerja Sama dengan China

Universitas Udayana perguruan tinggi tertua di Bali setiap tahunnya menerima sekitar 2.000 mahasiswa mancanegara untuk melanjutkan program S-1, program magister (S-2) dan gelar doktor (S-3).

Mahasiswa asing itu terbagi untuk mengikuti program jangka pendek (short course), mencari kredit (credit coruing) dan kuliah beberapa semester (degree) atas kerja sama Universitas Udayana (Unud) dengan perguruan tinggi di berbagai negara di belahahan dunia.

Atas dasar kerja sama itu pula mahasiswa mancanegara bisa mengikuti kuliah di negaranya maupun di Universitas Udayana di Denpasar, Bali. Untuk itu Unud hingga kini telah memiliki jaringan internasional dan kerja sama dengan lebih dari 200 perguruan tinggi di berbagai negara di belahan dunia.

Di Amerika Serikat misalnya telah menandatangani naskah kerja sama dengan belasan perguruan tinggi, menyusul Jepang, Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, Australia dan negara-negara di kawasan Eropa.

Meskipun demikian Unud masih ingin meningkatkan jalinan kerja sama bidang pendidikan dengan pemerintah China dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan sumber daya manusia, tutur Rektor Universitas Udayana Prof Ketut Suastika.

Di sela-sela acara "2013 APEC China day" di Bukit Jimbaran, Bali terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, ia mengharapkan dengan adanya hubungan kerja sama itu akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia maupun China.

Kerja sama itu secara perorangan, baik dosen maupun mahasiswa mungkin sudah ada yang melakukan dengan China, namun secara resminya Unud belum menggarap secara maksimal.

Oleh sebab itu dengan adanya "2013 APEC China day" yang berlangsung Jumat (4/10) telah dimanfaatkan dengan baik untuk membahas kerja sama yang lebih mendalam kedua belah pihak.

Unud tidak menargetkan semua tawaran kerja sama dengan pemerintah China bisa diterima, setidaknya secara bertahap menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Rintisan kerja sama itu dilakukan, mengingat, China memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian di seluruh dunia.

Dekati Tirai Bambu

Prof Ketut Suastika menjelaskan, China yang memiliki peran sangat strategis terhadap perkembangan ekonomi dunia, menyebabkan sebagian besar negara di dunia mendekati negara Tirai Bambu untuk menjalin kerja sama.

"Mudah-mudahan rintisan dan jalinan kerja sama dengan pemerintah China dalam bidang pendidikan itu membuahkan hasil," harap Prof Suastika.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta memberikan apresiasi atas upaya dan terobosan yang dilakukan Unud dalam menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pemerintah China.

Kerja sama itu diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan Universitas Udayana dan Bali pada umumnya.

"Saya sangat bangga kegiatan KTT APEC digelar di Bali, termasuk kepercayaan dunia terhadap Bali sebagai tuan rumah APEC 2013," ujar Wagub Sudikerta.

Bali memperoleh banyak keuntungan dari pelaksanaan KTT APEC 2013 yang dihadiri 21 kepala negara dan pemerintahan. Keuntungan itu mulai dari pembangunan insfrastruktur perluasan bandara Ngurah Rai dan pembangunan jalan tol di atas perairan (JDP) yang digarap dengan total dana sebesar Rp5,4 triliun hingga promosi pariwisata secara gratis.

Dengan perluasan itu Bandara Ngurah Rai mampu melayani 25 juta penumpang yang datang maupun berangkat untuk tujuan dalam dan luar negeri setiap tahunnya, meningkat hampir dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya 14 juta penumpang dari kapasitas yang sebenarnya hanya tujuh juta penumpang.

Kondisi demikian berkat pertumbuhan penumpang lewat penerbangan udara sangat pesat, selama 2012 meningkat 15,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Demikian pula pembangunan jalan tol di atas perairan (JDP) yang melewati kawasan hutan bakau menghubungkan Bandara Ngurah Rai-Benoa-Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung itu dengan total panjang 12,7 kilometer dibangun dengan dana Rp2,5 triliun.

Pembangunan JDP dengan rancang bangun (disain) mengkolaborasikan unsur modern dengan arsitektur tradisional Bali itu menyatu dengan alam lingkungan, sehingga kehadirannya tidak merusak kelestarian lingkungan, khususnya hutan bakau yang dilewati, namun mampu mengatasi kemacetan lalu lintas di Bali selatan.

Tol "Bali Mandara" itu juga merupakan jalan bebas hambatan pertama yang dibangun di atas permukaan laut yang dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri serta pembangunan jalan bawah tanah atau "underpass" Jalan By Pass Ngurah Rai-Simpang Dewa Ruci juga menjadi pendukung infrastruktur di Bali, ujar Wagub Sudikerta yang baru saja dilantik Mendagri mendampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Tiga Pusat Kajian

Pembantu Rektor I Universitas Udayana Prof Dr I Made Damriasa menambahkan Unud dalam usianya kini 51 tahun pada 29 September lalu menjadi unggulan tiga pusat kajian.

Ketiga pusat kajian itu dengan harapan mampu menjadikan perguruan tinggi tertua di Pulau Dewata itu berperanserta secara aktif dalam memacu pembangunan menyangkut berbagai aspek di tingkat lokal Bali, nasional maupun internasional.

Ketiga pusat kajian itu meliputi ajang tahunan "Bali Democracy Forum" (BDF) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang hingga kini sudah berlangsung keenam kalinya.

Prioritas kedua pusat kajian menyangkut pengembangan Bali empat tahun ke depan dan ketiga pusat kajian sapi bali. Ketiga pusat kajian yang menjadi prioritas itu diharapkan mampu mengantarkan Unud untuk sejajar dengan perguruan tinggi di dunia dalam melaksanakan riset.

Ajang tahunan "Bali Democracy Forum" VI yang akan digelar di Kampus Bukit Jimbaran 7-8 November 2013 mengangkat tema "konsolidasi demokrasi pada masyarakat majemuk".

Tema tersebut berdasarkan pertimbangan sering kali negara-negara yang masyarakatnya majemuk dengan sistem demokrasi yang belum mapan. menghadapi banyak persoalan.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri AM Fachir pada sosialisasi kegiatan itu mengharapkan dengan mengangkat tema tersebut, sekaligus Indonesia dapat mengedukasi diri dalam pelaksanaan berdemokrasi.

Hal itu dinilai strategis, meskipun sejauh ini Indonesia tidak sampai bermasalah dalam berdemokrasi dengan masyarakatnya begitu majemuk dari Sabang sampai Merauke.

Kondisi itu berbeda dengan negara-negara lain yang sudah lama mewarisi ratusan tahun terbentuknya tradisi berdemokrasi masih menghdapi masalah dalam mengkonsolidasikan demokrasi.

Padahal negara lain itu dari sistem hukum yang dimilikinya cukup mapan dalam menopang demokrasi. Oleh sebab itu BDF yang kembali akan dilaksanakan di Pulau Dewata Nopember mendatang melibatkan perwakilan 53 negara Asia Pasifik dan puluhan pengamat di luar kawasan Asia Pasifik. (LHS)