Denpasar (Antara Bali) - Pertemuan antara PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai dengan Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) yang difasilitasi Pemprov Bali belum menemukan kesepakatan penempatan pedagang yang berjumlah 121 unit, pascaperluasan terminal bandara tersebut.
"Kami menuntut PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Ngurah Rai untuk memberikan ruang atau lokasi untuk pedagang yang sisanya mencapai 121 unit. Memang saat ini pihak PAP baru memberikan 17 unit pedagang di antaranya untuk penukaran uang," kata Ketua P2B Wayan Sukses di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, dia berharap PAP Ngurah Rai mengakomodasi masukan dari P2B untuk mendapatkan fasilitas di terminal untuk keberangkatan dan kedatangan internasional tersebut.
"Kami minta kejelasan dan kepastian kepada pihak PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai. Sehingga kami dari P2B saat ini bimbang tidak mendapat kejelasan. Terus bagaimana soal ratusan karyawan yang saat ini tidak bekerja," katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri antara lain General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Purwanto, Wakil Gubernur Ketut Sudikerta dan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Wisnu Temaja serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut Wagub Ketut Sudikerta meminta kepada Bank Mandiri yang mendapatkan lokasi dalam tender tersebut sebanyak tujuh unit untuk diberikan kepada UMKM yang tergabung dalam P2B sebanyak dua unit.
"Dengan mendapatkan dua unit tersebut, para UMKM itu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk sementara kepada 17 pedagang itu," katanya.
Untuk mengakomodir usulan P2B kepada PT Angkasa Pura, kata dia, dibentuk tim kecil untuk mengodok agar ada jalan keluar untuk memecahkan permasalahan terhadap sisa pedagang yang belum mendapatkan kepastian lokasi sebanyak 121 pedagang.
"Saya harapkan melalui tim kecil tersebut nantinya bisa memfasilitasi antara P2B dengan PT Angkasa Pura. Termasuk juga melihat secara langsung lokasi yang memungkinkan untuk menampung para pedagang itu," kata pria asal Pecatu, Kabupaten Badung itu. (WRA)
