Denpasar (Antaranews Bali) - DPRD Provinsi Bali akan melakukan peninjauan pembangunan perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, karena hingga saat ini belum menyampaikan dan memaparkan perluasan bandara tersebut kepada DPRD setempat.
"Kami segera akan meninjau rencana perluasan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, karena hingga saat ini belum ada presentasi mengenai proyek tersebut kepada kami dari PT Angkasa Pura I," kata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan segala aktivitas pembangunan di Bali wajib diketahui oleh warga masyarakat, sehingga pembangunan tersebut harus sesuai dengan harapan masyarakat Bali. Terlebih ada rencana reklamasi pantai seluas 48 hektare untuk membuat apron di sebelah barat bandara tersebut.
"Termasuk juga mengenai kajian perluasan pembangunan bandara internasional tersebut, sehingga ke depannya tidak ada sampai merugikan lingkungan sekitarnya," ujar politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, General Manajer PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Yanus Suprayogi dalam kesempatan terpisah mengatakan pihaknya sedang mengerjakan proyek pengembangan di bandara tersebut diperkirakan menelan anggaran Rp2,2 triliun.
Menurut Yanus, anggaran triliunan rupiah itu untuk mengembangkan sejumlah fasilitas di antaranya pengembangan apron di sebelah barat dan timur bandara.
Sehingga terminal VIP I dan VIP II yang berada di sebelah barat atau di dekat Pertamina, akan dipindahkan ke sisi timur bandara tepatnya di dekat terminal kargo internasional.
Saat ini pengerjaan proyek memasuki tahapan pembuatan apron atau tempat parkir pesawat di sisi timur bandara yang baru mencapai sekitar 1,76 persen.
Sedangkan di sisi barat bandara, rencananya akan ada enam tambahan "parking stan" tempat parkir pesawat berbadan lebar yang saat ini sedang dalam persiapan kontrak pekerjaan.
Mengingat keterbatasan lahan, maka untuk perluasan bandara rencananya dilakukan dengan cara reklamasi atau mengurug wilayah pesisir di sebelah barat bandara seluas sekitar 48 hektare. (WDY)
