Legislator Tak Setuju Guru Honorer Ditanggung Pemerintah

Mangupura (Antara Bali) - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Badung, Bali, I Made Retha, tidak setuju gaji guru honorer ditanggung pemerintah daerah setempat karena akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Jika guru honorer itu ditanggung pemerintah akan terjadi penambahan beban gaji pegawai sehingga beban untuk pendidikan akan berkurang atau tidak maksimal," katanya di Mangupura, Kabupatena Badung, Selasa.

Menurut dia, beban pembayaran guru honorer sudah sewajarnya ditanggung oleh setiap sekolah karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran di setiap sekolah secara merata.

Sedangkan untuk membantu penambahan gaji terhadap guru honorer dan pengembangan fasilitas sekolah itu perlu adanya sumbangan dari orang tua siswa dan pihak terakit karena diluar anggaran dari APBD.

"Pemerintah hanya memberikan bantuan kepada sekolah dengan fasilitas yang standar," ujarnya.

Namun, politikus Partai Demokrat itu menegaskan dalam pengutan melakukan pungutan sumbangan itu harus melakukan kesepakatan dengan komite sekolah agar tidak membebani orang tua siswa yang tidak mampu.

"Jangan sampai sumbangan dari orang tua siswa itu akan membebani perekonomian masyarakat," ujarnya.  (WRA)