PHDI Minta Menteri ESDM Tak Lanjutkan Geotermal

Denpasar (Antara Bali) - Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik tidak gegabah mengambil tindakan melanjutkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) di kawasan Bedugul, Tabanan.

"Kami minta Pak Menteri berhenti mewacanakan kelanjutan geotermal Bedugul dan berkonsentrasi untuk mencari sumber energi lain di luar Bali," ujar Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, Bali yang menjadi daerah tujuan wisata, biarlah alam dan tata ruangnya lestari untuk berlangsungnya atraksi budaya. Eksplorasi tidak sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup.

"Pariwisata Bali yang bertumpu pada budaya dan lingkungan hidup bisa hancur bila alam dan tata ruangnya terus ditambang, termasuk untuk mencari energi geotermal," ucapnya yang juga Ketua "Bali Corruption Watch" itu.

Wirata mengaku prihatin pada pernyataan Jero Wacik yang menganggap sepi aspirasi masyarakat Bali yang menolak proyek tersebut.

"Padahal penolakan tetap ada dan dilontarkan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk ada rekomendasi DPRD Bali semasa ketuanya Ida Bagus Putu Wesnawa dan Keputusan Gubernur Bali semasa Dewa Beratha. Penolakan itu tidak pernah dicabut, kok dikatakan tidak ada penolakan lagi?" katanya.

Ia mengatakan dari pihak PHDI dan kalangan spiritual, alasan penolakannya adalah argumen sosial budaya dan agama karena di sekitar geotermal tersebut terdapat hutan dan 36 lebih tempat suci yang dilestarikan oleh umat Hindu.

"Apalagi eskalasi penolakan-penolakan itu meningkat sekitar 2005. Diantaranya dari Bendesa Adat Wongaya Gede dan Desa Adat Jatiluwih di Tabanan, Forum Komunikasi Kelompok Pelestarian SDA, empat anggota DPD RI 2004-2009, PHDI Bali, DPRD Bali, Gubernur Bali serta beberapa sulinggih dan walaka dalam delegasi yang datang langsung ke Menteri ESDM Yusgiantoro Purnomo kala itu," ucap dia.

Penolakan itu, kata dia, tidak pernah dicabut sehingga ia juga mempertanyakan siapa yang mengatakan sekarang tidak ada penolakan. (LHS)