Buleleng percepat digitalisasi bansos tingkatkan akurasi data penerima

Jembrana, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan akurasi data penerima, transparansi penyaluran, serta efisiensi layanan publik di tengah masih ditemukannya persoalan ketidaktepatan sasaran.

"Digitalisasi menjadi langkah strategis untuk membenahi sistem perlindungan sosial yang selama ini menghadapi kendala validasi data dan distribusi bantuan," kata Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna di Singaraja, Kamis.

Menurut dia, digitalisasi yang kini tengah dikembangkan menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan sistem berbasis data terintegrasi mampu meminimalkan potensi kesalahan sasaran sekaligus memperkuat akuntabilitas program pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran,” tegasnya.

Program digitalisasi bansos menyasar kelompok masyarakat berdasarkan desil ekonomi. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari paling miskin hingga paling sejahtera berdasarkan data sosial ekonomi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan desil satu dan dua tergolong sangat miskin dan menjadi prioritas utama penerima bansos reguler.

Sementara, desil tiga masuk kategori hampir miskin dan diprioritaskan dalam program Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan pangan dalam bentuk saldo elektronik untuk kebutuhan pokok.

"Kelompok desil empat dan lima tergolong rentan miskin dan berpeluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu, sedangkan desil enam hingga sepuluh umumnya tidak menjadi prioritas kecuali ditemukan kondisi kemiskinan faktual di lapangan," papar dia.

Ariadi menambahkan proses pendaftaran dan pemutakhiran data dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yaitu forum pendampingan bagi keluarga penerima manfaat yang bertujuan meningkatkan pemahaman pengelolaan ekonomi keluarga.

Adapun pendamping Program Keluarga Harapan di tingkat desa dan kelurahan berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan validitas data sekaligus mengawal implementasi digitalisasi secara langsung di masyarakat.