Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, memperkuat advokasi keamanan pangan berbasis komunitas melalui kolaborasi lintas sektor yang menyasar desa, sekolah, dan pasar.
Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat membuka pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gedung Santi Graha, Denpasar, Rabu, mengatakan advokasi difokuskan pada tiga entitas utama, yakni desa, pasar, dan satuan pendidikan sebagai komunitas strategis.
Menurutnya, komunitas memiliki peran penting sebagai motor penggerak dalam sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan keamanan pangan.
“Jika pangan aman, tentu masyarakat menjadi sehat, baik di lingkungan sekolah, pasar, maupun desa dan kelurahan,” ujarnya.
Eddy Mulya berharap advokasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan yang aman.
Hal itu mencakup seluruh rantai proses, mulai dari penyediaan bahan, produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui pembinaan, pengawasan, dan edukasi berkelanjutan.
Dengan kolaborasi yang kuat, pihaknya optimistis Denpasar dapat terwujud sebagai kota yang sehat, unggul, dan berwawasan lingkungan.
Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi dengan BBPOM akan terus ditingkatkan melalui tim keamanan pangan daerah.
Seluruh perangkat daerah juga akan digerakkan untuk melakukan edukasi, evaluasi, serta pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Plt Kepala BBPOM di Denpasar Made Ery Bahari Hantana mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan keamanan pangan.
Menurutnya, pada tahun 2026 program keamanan pangan difokuskan di Kota Denpasar dengan intervensi di tiga desa dan satu kelurahan.
Ketiga desa tersebut yakni Sumerta Kelod, Sidakarya, dan Padangsambian Kelod, serta Kelurahan Peguyangan.
Selain itu, sebanyak 13 sekolah dari jenjang SD hingga SMA menjadi sasaran Program Jajanan Anak Sekolah.
Sebanyak 30 sekolah lainnya juga akan mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan pangan.
Untuk sektor pasar, intervensi difokuskan pada Pasar Padangsambian.
Namun demikian, ia mengakui cakupan program hingga tahun 2025 masih tergolong rendah.
Cakupan desa baru mencapai 12 persen, sekolah 3,71 persen di tingkat provinsi dan 0 persen di Kota Denpasar, serta pasar sekitar 3 persen.
Oleh karena itu, dukungan anggaran dinilai penting untuk memperluas cakupan program keamanan pangan.
Ia menegaskan program ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar desa, sekolah, dan pasar mampu mandiri.
Meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya berharap komitmen bersama dapat menghasilkan capaian maksimal bagi Denpasar.
Pewarta: Rolandus NampuEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
