Gianyar, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gianyar mengintegrasikan data pos pelayanan terpadu (posyandu) yang salah satunya untuk mempercepat upaya intervensi pemerintah dalam menekan stunting.
“Melalui sistem ini, kami memiliki data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra di sela pembinaan kader di Gianyar, Selasa.
Pemkab Gianyar telah mengembangkan Sistem Informasi Posyandu yang memungkinkan pencatatan data secara berjenjang mulai dari tingkat kader, desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Data yang dihimpun meliputi kehadiran bayi, kondisi ibu hamil, dan perkembangan balita.
Secara keseluruhan, jumlah kader posyandu di Kabupaten Gianyar lebih dari 4.300 orang yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan.
Terkait dengan kelembagaan, kata dia, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Gianyar telah terdaftar dalam sistem tim pembina posyandu.
Namun, dari sekitar 570 kelompok posyandu yang diusulkan untuk mendapatkan nomor registrasi nasional, baru lebih dari 300 kelompok yang telah mendapatkan verifikasi.
“Sementara sisanya masih dalam proses. Ini menunjukkan secara kelembagaan kami sudah siap, namun dalam implementasi di lapangan masih terus berproses,” katanya.
Ia menambahkan implementasi enam standar pelayanan minimal (SPM) posyandu yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 kini mulai diterapkan secara bertahap.
Pada awal 2026, Kabupaten Gianyar telah menetapkan 15 posyandu sebagai percontohan pelaksanaan program tersebut.
Sebanyak enam bidang layanan dalam SPM posyandu meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perumahan rakyat, serta pekerjaan umum.
Dalam kesempatan itu, ia bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali Putri Suastini Koster berbagi masing-masing 30 kilogram beras dan dua kerat telur ayam dan susu kepada 54 kader posyandu di Desa Sumita dan 72 kader posyandu Desa Bakbakan.
Diketahui, pemerintah Kabupaten Gianyar meraih alokasi insentif fiskal sebesar Rp5,6 miliar karena mampu menekan prevalensi balita stunting dari 6,3 persen pada 2022 menjadi 5,4 persen pada 2024.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta WigunaEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026