Denpasar (ANTARA) - DPD Partai Gerindra Bali mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra agar kepala daerah berikutnya dipilih oleh DPRD.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya di Denpasar, Sabtu, menegaskan ini merupakan sikap resmi jajarannya di daerah yang mengikuti kebijakan pusat.
“DPD Gerindra Bali sejalan sepenuhnya dengan keputusan DPP dan sikap Fraksi Gerindra di DPR RI, kami mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD sebagai opsi demokratis yang sah,” ucapnya.
Selain mengikuti arahan DPP Partai Gerindra, Made Muliawan melihat ada pertimbangan lain yang membuat perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini patut ia dukung yaitu efisiensi anggaran dan menciptakan stabilitas politik.
“Alasan kami cukup jelas, pertama efisiensi anggaran dan penurunan biaya politik, pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan," ujar Made Muliawan.
Kedua, pilkada melalui DPRD diyakini bisa menciptakan stabilitas politik daerah karena prosesnya lebih deliberatif.
DPD Partai Gerindra Bali juga yakin jika kepala daerah di Bali ditunjuk oleh DPRD maka akan melahirkan pemimpin daerah berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar popularitas.
Jika dikaitkan dengan kedaulatan rakyat atau yang semestinya berhak memilih pemimpinnya sendiri dengan asas Luberjurdil, Made Muliawan menegaskan menurutnya pilkada melalui DPRD tetap sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Tetap sejalan, DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilu legislatif, jadi ketika DPRD menjalankan kewenangannya memilih kepala daerah, itu adalah bentuk penyaluran kedaulatan rakyat melalui wakil yang mereka pilih sendiri,” kata dia.
Made Muliawan beranggapan, kualitas demokrasi lokal di Bali akan tetap terjaga meski mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, termasuk dari sisi partisipasi masyarakat.
“Partisipasi masyarakat tetap ada, hanya bentuknya berbeda, dalam mekanisme melalui DPRD masyarakat bisa memberikan aspirasi melalui fraksi-fraksi, mengawasi prosesnya, dan memastikan transparansi,” kata dia.
Dengan biaya politik yang lebih rendah, Partai Gerindra menilai justru membuka ruang agar calon kepala daerah lebih fokus bekerja untuk masyarakat, bukan tersandera biaya kampanye.
Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, DPD Partai Gerindra Bali merasa pertimbangan ikut arahan pusat dan alasan realistis berjalan beriringan.
“Sikap kami sepenuhnya mengikuti arahan DPP, namun tentu kami melihat konteks Bali yaitu stabilitas politik, efektivitas pemerintahan daerah, dan efisiensi anggaran adalah hal penting bagi masyarakat Bali,” ucapnya.
