Denpasar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan Kota Denpasar mendapatkan 100 proyek perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan diperbaiki tahun 2026.
"Tahun depan bantuan 100 rumah layak huni dari negara supaya tidak ada lagi yang tidak punya rumah di Denpasar di tahun 2026," katanya saat meninjau Mal Pelayanan Publik Denpasar, Bali, Senin.
Menteri PKP mengatakan bantuan perumahan tersebut disalurkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dia mengatakan pada tahun ini pemerintah mendata ada 26,9 juta rumah yang tidak layak huni di Indonesia.
Dari data tersebut, terdapat 45.000 perlu perbaikan RTLH.
Pada tahun 2026, ada 400.000 rumah yang ditargetkan diperbaiki oleh pemerintah.
Maruarar Sirait yang kerap disapa Ara itu, berjanji akan menuntaskan perbaikan rumah bagi masyarakat Denpasar yang saat ini tidak layak huni.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan selama ini, pengerjaan rumah layak huni di Denpasar dikerjakan melalui skema menarik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan-perusahaan.
Jaya Negara menyebut di Denpasar terdapat rumah yang tidak layak huni. Namun, upaya perbaikan RTLH tersebut terkendala, karena kepemilikan tanah dari rumah tersebut masih status sewa.
Sehingga, dengan demikian, Pemkot Denpasar kesulitan untuk mengusulkan dan melakukan memperbaiki rumah tersebut.
"Kalau 100 RTLH dari pemerintah pusat, kayaknya ditolak, karena sertifikat tanah tidak dimiliki. Tetapi, kami tetap berjuang," kata Jaya Negara.
