Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali untuk menjaga kondisi inflasi agar tetap rendah khususnya jelang peningkatan kebutuhan untuk Hari Raya Galungan dan Kuningan serta libur akhir tahun.
“Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga,” kata Wayan Koster dalam High Level Meeting (HLM) TPID Bali di Denpasar, Jumat,.
Pada Oktober 2025 sendiri, inflasi Bali tercatat 2,61 persen secara tahunan dan 0,16 persen secara bulan ke bulan, dengan inflasi tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 3,29 persen sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,65 persen.
Gubernur Koster memandang penting memberi perhatian terhadap angka ini, terutama untuk menjaga keseimbangan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
“Peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis, serta naiknya permintaan masyarakat menjelang hari raya dan akhir tahun, menjadi faktor pendorong inflasi yang perlu direspons cepat melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta pelaku usaha,” ujarnya.
Maka itu Pemprov Bali meminta situasi inflasi yang masih terkendali saat ini dimanfaatkan untuk menentukan langkah antisipatif melalui kerja sama solid antar-instansi.
“Seluruh pihak agar dapat memperkuat kerja sama dan merumuskan langkah strategis yang lebih tepat sasaran, kolaborasi TPID provinsi dengan kabupaten/kota juga diharapkan semakin solid dalam mengawal program pengendalian harga di lapangan,” kata dia meminta.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja kemudian menjelaskan bahwa kondisi inflasi Bali Oktober 2025 yang sebesar 0,16 persen menunjukkan angka yang terjaga sebab bulan-bulan sebelumnya Bali mengalami deflasi.
Angka inflasi tahunan yang sebesar 2,61 persen juga dirasa relatif terjaga mengingat ini lebih kecil daripada inflasi nasional 2,86 persen.
Sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi akhir tahun, BI Bali membedah sejumlah komoditas penyumbang inflasi bulanan, yaitu cabai merah, sawi hijau, daging ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk.
Sementara komoditas penyumbang deflasi antara lain beras, tomat, canang sari, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.
“Komoditas dengan bobot pengaruh inflasi terbesar adalah beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging babi, sementara komoditas dengan volatilitas tertinggi mencakup cabai rawit, cabai merah, tomat, dan sawi hijau, yang harus menjadi fokus pengendalian,” ujar Erwin.
Menjelang hari raya juga ia melihat secara historis komoditas seperti canang sari, cabai merah, cabai rawit, pisang, jeruk, dan daging babi hampir selalu mengalami kenaikan harga pada periode Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Belum lagi akhir tahun ada risiko tambahan seperti tingginya permintaan selama puncak kunjungan wisatawan, ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi produksi hortikultura, kenaikan harga emas global, potensi gangguan distribusi akibat gelombang tinggi dan angin kencang.
“Data neraca pangan awal November 2025 menunjukkan bahwa meski stok beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging babi masih relatif aman, ketahanan stok daging ayam, cabai rawit, dan tomat masih di bawah rasio 3, sehingga perlu penguatan pasokan lokal,” kata Kepala BI Bali.
Oleh karena itu, Erwin mengusulkan ke Pemprov Bali langkah jangka pendek dan menengah melalui strategi 4K yaitu Ketersediaan Pasokan melalui modernisasi pertanian (GAP, smart farming), penguatan cadangan pangan daerah, dan KAD.
Selanjutnya Keterjangkauan Harga melalui pasar murah, operasi pasar, dan sinergi dengan Bulog, lalu Kelancaran Distribusi melalui pemantauan distribusi BBM & LPG, koordinasi satgas pangan, dan fasilitasi distribusi pangan, serta Komunikasi Efektif melalui publikasi informasi harga, jadwal pasar murah, dan diseminasi neraca pangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang turut hadir ikut memberi penegasan dalam menjaga inflasi daerah yaitu pentingnya pelaporan dan evaluasi rutin TPID, penguatan data dan monitoring harga pangan, dan respons cepat terhadap komoditas penyumbang inflasi.
Wamendagri juga menyampaikan arahan penting terkait percepatan realisasi APBD, mengingat peran belanja pemerintah adalah penggerak utama ekonomi.
“Pemda agar meningkatkan serapan anggaran, mengoptimalkan pendapatan daerah, menertibkan potensi kebocoran pajak, dan menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun,” kata Wamendagri Ribka.
