Mangupura (ANTARA) - Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali melakukan entry meeting/pertemuan awal ke Kabupaten Badung untuk memeriksa kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintahan dan instansi terkait setempat.
“Pemeriksaan ini sangat kami harapkan karena saat ini kami sedang berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bali.
Dalam kegiatan itu tim juga memeriksa lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2024 sampai dengan triwulan III tahun 2025.
“Mudah-mudahan melalui pembinaan dan tuntunan dari Tim BPK, instansi pengampu akan banyak belajar dan mampu meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Badung,” kata dia.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan dalam upaya optimalisasi pajak, pihaknya juga sedang melakukan pendataan potensi pajak oleh tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD).
“Dari pendataan ini kami berharap dapat mengetahui berapa idealnya potensi pajak di Badung dan mengetahui kualitas dari wajib pajak,” kata dia.
Kepala Perwakilan BPK TI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengungkapkan pemeriksaan terinci itu dilakukan sebagai bagian dalam pemeriksaan tematik nasional yang harus diselesaikan dalam dua tahap.
Menurut dia, pemeriksaan terinci merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan waktu pelaksanaan selama 35 hari hingga 17 November 2025 mendatang.
“Tujuan pemeriksaan ini adalah desentralisasi fiskal yaitu peningkatan kapasitas fiskal daerah agar daerah dapat mendanai sendiri urusan pelayanan publik yang diselenggarakannya,” ungkap dia.
Ia menambahkan pemeriksaan juga dilakukan untuk menilai pengelolaan keuangan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.
“Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, termasuk atas perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan,” pungkas Ngurah Satria Perwira.
