BPS: Bali punya PR pemerataan pembangunan karena kesenjangan naik

Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menyebutkan pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumah untuk meratakan pembangunan menyusul angka kesenjangan yang meningkat.

Hal ini disampaikan Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Jumat, melihat gini rasio atau kesenjangan pengeluaran antar-penduduk yang meningkat pada Maret 2025.

“Gini rasio Provinsi Bali Maret 2025 mencapai 0,353, itu lebih tinggi dari periode September 2024 dimana ketika itu gini rasio hanya 0,348, jadi meskipun kemiskinan di Bali turun tapi kesenjangan makin tinggi,” kata dia.

“Dengan angka ini kita bisa lihat bahwa pembangunan Bali masih ada PR dengan pemerataannya, bagaimana tingkat kesenjangannya dapat diturunkan,” sambung Agus Gede.

Diketahui BPS Bali merilis angka kemiskinan Bali Maret 2025 sebesar 3,72 persen atau menjadi yang terendah di Indonesia, namun kondisi ini tidak sejalan dengan ketimpangan ekonomi di mana Bali kesenjangannya di atas 23 provinsi lain di Indonesia.

Baca juga: BI prioritaskan pentingnya pemerataan investasi di luar Bali selatan

Agus Gede melihat pembangunan Bali dari berbagai indikator mungkin sudah bagus dan dirasakan banyak penduduk sehingga kemiskinan berkurang.

Namun porsi bagi lapisan penduduk miskin belum setinggi penduduk dengan pendapatan besar, sehingga dikatakan inklusif namun belum tepat pembagiannya.

“Inklusifitas lebih terasa ketika porsi yang dinikmati penduduk miskin itu semakin besar dari sebelumnya, pembangunannya lebih merata kue ekonomi yang besar tadi (pertumbuhan triwulan I 5,52 persen) bisa dinikmati oleh lebih banyak penduduk khususnya lapisan bawah,” ujarnya.

Peningkatan kesenjangan pengeluaran di Bali terlihat ketika BPS Bali menyatukan data pedesaan dan perkotaan, sementara jika diklasterisasi kesenjangan di pedesaan saja atau di perkotaan saja menurun.

Adapun kesenjangan di pedesaan sebesar 0,277 dan di perkotaan 0,352, sedangkan saat pedesaan dan perkotaan digabungkan menjadi 0,353 tadi.

Baca juga: Pemprov Bali percepat pemerataan ekonomi wilayah Utara dan Selatan

Agus Gede menduga ketimpangan menjadi tinggi karena tingkat pengeluaran masyarakat perkotaan dan pedesaan di Bali berbeda.

“Bisa jadi di kota lajunya lebih cepat daripada pedesaan, sehingga ketika keduanya digabung itu menghasilkan gini rasio meningkat, diklaster merata tapi ketika digabung gini rasionya ada peningkatan,” kata dia.

Dugaan kesenjangan akibat porsi kue pembangunan bagi penduduk miskin yang jauh dibanding penduduk berpendapatan tinggi diperjelas dengan klasifikasi bank dunia.

BPS Bali menemukan pengeluaran dari 40 persen penduduk miskin menurun dari sebelumnya 18,88 persen kini 18,67 persen, sementara untuk 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi pengeluarannya meningkat dari 42,12 persen menjadi 42,74 persen.