Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali meminjam Kantor Gubernur Bali untuk agenda sidang paripurna hingga penghujung tahun 2025 akibat atap yang bocor.
Sekretaris DPRD Bali Ketut Nayaka di Denpasar, Senin, mengatakan pinjam pakai ini karena gedung sidang utama dewan direnovasi akibat atap bocor dan perbaikan lainnya.
“Ruang sidang utama kita lakukan perbaikan kemarin kontraknya dari tanggal 5 Juni sampai 26 Desember,” kata pejabat eselon dua tersebut.
“Itu pergantian di dalam ya, interior, kemudian kap karena banyak bocor dan penambahan selasar kanan kiri,” sambungnya.
Sekretaris DPRD Bali mengatakan dengan perbaikan ini selain mengatasi kebocoran atap juga menambah ruang untuk menjamu tamu atau anggota dewan dan memperlebar podium utama, mengingat gedung tersebut juga belum pernah direnovasi.
Baca juga: DPRD Bali bentuk banggar godok pertanggungjawaban APBD
Syukurnya pendanaan untuk proses renovasi gedung utama ini telah dianggarkan di tahun ini sehingga dana sebesar Rp16 miliar lebih dapat digunakan untuk perbaikan.
Sepanjang itu sekretariat bekerja sama dengan Pemprov Bali dalam peminjaman gedung, dimana dewan hanya meminjam gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali tiap kali sidang paripurna.
“Kami sidang paripurna saja khusus sampai Desember ini, kalau rapat gabungan atau badan musyawarah masih di tempat rapat lama, ini kami pinjam bekerja sama dengan sekretariat biro umum yang menangani pengelolaan gedung,” ujar Nayaka.
Sekretariat dewan tak dapat memastikan berapa kali penggunaan kantor gubernur untuk agenda mereka, sebab beberapa bahasan dapat digabungkan dalam satu kali sidang serta memastikan tidak berbenturan dengan kebutuhan Pemprov Bali akan gedung tersebut.
Baca juga: DPRD mulai bentuk badan musyawarah buat Ranperda RPJMD Bali
Kantor Gubernur Bali sengaja dipilih sebagai ganti sementara sebab ruangannya yang cukup besar, memungkinkan menampung seluruh peserta sidang dan jaraknya dekat dengan Kantor DPRD Bali.
“Ini setiap ada sidang paripurna, jadi tergantung, seperti hari ini kan agendanya untuk pertanggungjawaban APBD, tapi dari eksekutif minta sekaligus karena RPJMD sudah siap dibahas jadi kami agendakan dua,” kata Nayaka.
