Badung (ANTARA) - RSUP Prof Ngoerah Bali membuat kebijakan untuk menekan kasus perundungan di lingkungan rumah sakit.
Direktur Utama RSUP Prof Ngoerah I Wayan Sudana di Kabupaten Badung Kamis mengatakan, kebijakan yang disusun merujuk pada temuan kasus perundungan yang dilaporkan Kementerian Kesehatan dengan kasus di rumah sakit ini menjadi tertinggi ketiga se-Indonesia.
“Ya, karena ini -temuan kasus perundungan- kan pertama kali ya, jadi tentu kami membuat kebijakan-kebijakan, di mana kebijakan itu untuk mencegah tidak ada perundungan,” katanya.
Sudana membuat serangkaian peraturan dengan sanksi sebagai penekanannya, di mana jika ditemukan kasus perundungan maka diberi sanksi dari sanksi ringan berupa peringatan.
Baca juga: PLN tambah daya listrik RSUP Ngoerah Bali tunjang "wellness aesthetic"
Lebih jauh rumah sakit memungkinkan memberikan sanksi berat seperti yang sebelumnya diberikan skorsing hingga mencabut kewenangan melakukan pendidikan di RSUP Prof Ngoerah.
“Kami sosialisasikan supaya tahu semua, bahwa ini -perundungan- tidak boleh terjadi di rumah sakit Prof Ngoerah, dan kalau seandainya terjadi sudah ada aturan,” ujarnya.
Sudana sendiri melihat temuan dari Kementerian Kesehatan yaitu 42 kasus perundungan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di RSUP Prof Ngoerah sejak tahun 2023 itu sesuatu yang baru.
Temuan data ini akhirnya menjadikan rumah sakit yang dahulu bernama Sanglah itu menempati posisi ketiga kasus terbanyak setelah RSUP Kandou Manado 77 kasus dan RSUP Hasan Sadikin 55 kasus.
Setelah ditelusuri kebanyakan dari kasus tersebut adalah perundungan verbal melalui kata-kata baik antara peserta didik dengan pendidiknya maupun peserta didik junior dengan seniornya.
Baca juga: Pemprov Bali ingin jaringan antar-rumah sakit bisa tekan kasus stroke
Namun, RSUP Prof Ngurah tidak membenarkan tindakan tersebut dan tetap menolak aksi-aksi perundungan menggunakan kebijakan sebagai landasannya kini.
“Kalau kemarin itu kebetulan tidak begitu berat, yang banyak khususnya verbal, biasanya ada yang berkenaan fisik dan ada yang perkataan, kalau verbal ini terkait karakter orang dan tetap tidak boleh kembali terjadi, kami ingatkan,” ujar Sudana.
