Singaraja, Bali (ANTARA) - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik di daerah itu, sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
"Era sekarang sangat penting menjaga prinsip transparansi untuk keterbukaan bersama," kata Supriatna saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Bali, Senin.
Ia menjelaskan bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada partai politik bertujuan untuk memperkuat kelembagaan partai serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik.
Pihaknya menegaskan bantuan ini tidak hanya soal memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Bantuan ini adalah wujud dukungan pemerintah kepada partai politik untuk semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” ujar Wabup Supriatna.
Selain itu, mantan Ketua DPRD Buleleng dua periode tersebut juga menyampaikan apresiasinya atas pencapaian kabupaten ujung utara Pulau Dewata yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri setelah dua tahun berturut-turut mencairkan bantuan keuangan pada triwulan pertama. Capaian ini, menurutnya, mencerminkan komitmen kuat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.
Tak lupa, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada seluruh pengurus partai politik di Buleleng yang telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
“Melalui pemeriksaan ini, kita tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat,” katanya.
Di akhir acara, Supriatna berharap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan demokrasi dan kemajuan daerah di Kabupaten Buleleng.
