Gianyar, Bali (ANTARA) -
"Penandatanganan nota kesepakatan ini sesungguhnya merupakan amanat dari pemerintah Pusat sesuai dengan MOU dari Kementerian Pertanian dengan Panglima TNI," kata Bupati Bangli, dalam siaran pers, Jumat, di Bangli.
Nota Kesepakatan itu bertujuan sebagai kerangka atau landasan Pemkab Bangli melakukan kerja sama dalam hal peningkatan ketahanan pangan bagi pemerintah dimana lokasinya berada di teritorial wilayah Kabupaten Bangli.
Bupati Sedana Arta menjelaskan ada tiga ruang lingkup daripada nota kesepakatan ini, diantaranya pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan pengerahan atau penggerakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
"Saya berharap kegiatan ini benar-benar bisa meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli dalam upaya menuju Indonesia berdaulat di bidang pangan", tambah dia.
Dandim 1626/Bangli Letkol I Ketut Artha menjelaskan bahwa kegiatan penandatanganan nota kesepakatan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan Dinas PKP Kabupaten Bangli sesuai dengan MOU TNI dengan Kementerian Pertanian terkait dengan peningkatan ketahanan pangan Nasional dimana program ini diawali oleh menteri pertanian yang sudah dilaksanakan sebelumnya di Jakarta.
"Dengan kerja sama ini kita bisa menjembatani, membantu dan meningkatkan ketahanan pangan dalam upaya memenuhi pangan di wilayah Bangli," ungkap Ketut Artha.
Pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan ketahanan pangan karena sudah instruksi pemerintah pusat dan sudah menjadi perintah bagi Kodim 1626/Bangli serta secara berjenjang dan berkelanjutan bisa direncanakan secara teknis.
Ke depan program-program apa yang memang sudah direncanakan oleh pusat dapat dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah, sehingga MOU ini memiliki manfaat untuk masyarakat Bangli.
Acara tersebut dihadiri oleh Komandan Kodim 1626/Bangli, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah (PD) terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli serta Unit kerja yang bergabung dalam tim koordinasi kerja sama daerah.
