Pers Didorong Beri Pendidikan Politik

Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan media mendorong pers turut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam proses Pilkada Bali, bukan malah memicu timbulnya konflik.

"Pers selain penting memberikan informasi yang nyata tentang kandidat, seharusnya juga dapat memberi pendidikan politik," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati pada seminar "Pers Jujur dalam Pilgub Bali" di Denpasar, Kamis.

Pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu menyampaikan masyarakat sering kali terombang-ambing dan larut dalam sentimen kelompok tertentu pada ajang pilkada, apalagi jika informasi yang disampaikan media tidak berimbang.

"Tidak masalah jika pers itu berpihak. Hanya saja hendaknya berita terkait itu disampaikan di tajuk rencana, editorial, maupun khusus disampaikan di bagian iklan. Jangan dicampuradukkan antara berita hasil laporan dengan opini politik media karena hal itu dapat menyesatkan masyarakat," ujar Prof Dewa Gede Palguna pembicara lainnya yang juga selaku moderator diskusi.

Sedangkan Kepala Perum LKBN Antara Biro Bali Tunggul Susilo berpendapat sebenarnya tidak ada satu pun media yang netral dan independen. Oleh karena itu, dia berharap adanya kesadaran pada pengelola media untuk melakukan koreksi diri.

"Kami juga mengharapkan pemerintah dapat memfasilitasi program literasi media agar masyarakat semakin cerdas dalam memilih informasi, sehingga pers yang tidak proporsional dan independen dalam pemberitaannya akan ditinggalkan. Demikian pula pers juga jangan malah menjerumuskan masyarakat untuk salah memilih pemimpin," katanya.

Pandangan senada disampaikan oleh I Wayan Juniartha, salah satu redaktur media The Jakarta Post. Menurut dia, tidak ada media yang benar-benar independen dan memang tidak mungkin mewujudkan hal itu karena pers juga harus mampu bertahan "hidup".

Sedangkan Ketua Asosiasi Media Bali I Gusti Ngurah Wisnu Wardana selaku penyelenggara diskusi mengemukakan bahwa realitanya di Pulau Dewata sudah tampak kecenderungan media tertentu yang menutup informasi maupun memihak salah satu kandidat. (LHS/T007)