Pemkot Denpasar minta BPD Bali mudahkan akses kredit UMKM

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, berharap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dapat memberikan kemudahan akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di daerah setempat agar dapat mengembangkan usahanya.

"Pemkot Denpasar terus mendukung pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM lokal sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi daerah selain pariwisata," kata Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana di Denpasar, Sabtu.

Alit Wiradana menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi bertajuk Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Sinergi dan Kolaborasi yang digelar PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Sejalan dengan upaya Denpasar untuk mengembangkan UMKM lokal, maka pihaknya berharap BPD Bali sebagai salah satu bank daerah dapat memberikan kemudahan dalam akses kredit bagi pelaku UMKM.

"Kota Denpasar terus berupaya melakukan langkah pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, sebagai salah satu penyokong ekonomi," ucap Alit Wiradana.

Jumlah UMKM di Ibu Kota Provinsi Bali itu tercatat mencapai lebih dari 60 ribu UMKM.

Rakor yang dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sekda kabupaten/kota se-Bali itu diselenggarakan guna memfokuskan solusi serta langkah untuk memaksimalkan pemberdayaan sektor UMKM lokal di Bali.

Selain itu, poin lainnya yang dibahas dalam rakor ini meliputi pembahasan mengenai penyaluran KUR bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma berharap agar semua pemerintah daerah dapat secara aktif memberikan informasi mengenai sektor usaha apa saja yang menjadi unggulan di daerah masing-masing, sehingga dapat dilakukan pembiayaan kredit oleh Bank BPD Bali.

Baca juga: Pemkot Denpasar ajukan tiga raperda ke DPRD

"Informasi yang bisa diberikan adalah dalam bentuk input data di SIKP (Sistem Informasi Kredit Program). Dari data-data yang masuk, maka akan kami jadikan basis data UMKM terpercaya," kata Sudharma.

Selanjutnya bisa dijadikan referensi atau rujukan pihaknya dalam menyalurkan kredit agar efektif dan tepat sasaran.

Selain rakor, BPD Bali juga meluncurkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), dan juga Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP). Kedua program ini merupakan salah satu bagian dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali.

"Peluncuran dua program ini kami harapkan akan mampu menjadi bibit-bibit awal dalam kontribusi Bank BPD Bali pemberdayaan klaster sektor pertanian secara berkesinambungan," ujarnya.

Sebelumnya PT BPD Bali tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp21,1 triliun selama 2023 atau tumbuh 5,4 persen jika dibandingkan 2022 mencapai Rp20 triliun.

Komposisi penyaluran kredit pada 2023 didominasi kredit produktif mencapai 54,34 persen dari total portofolio kredit pada 2023.

Baca juga: Pemkot Denpasar godok perda pelestarian ogoh-ogoh

Dari total penyaluran kredit pada 2023 itu, sebanyak Rp10,2 triliun di antaranya adalah kredit yang diserap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau 48,54 persen.

Dengan realisasi itu, lanjut Sudharma, menunjukkan bank milik pemerintah daerah di Bali tersebut telah menyalurkan kredit UMKM di atas syarat minimal Bank Indonesia sebesar 25 persen.