Pemerintah Kabupaten Badung, Bali berupaya untuk terus dapat menekan kasus kemiskinan ekstrem di wilayahnya dengan menyiapkan sejumlah strategi.
"Kemiskinan ekstrem ini akan kami tekan dengan sejumlah strategi, yakni mengurangi beban masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 secara daring di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, jajaran kementerian lembaga/instansi, pemerintah provinsi, kabupaten/kota diminta untuk membuat perencanaan, program dan penganggaran serta aksi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2024.
Dalam waktu yang tersisa, semua kementerian, lembaga/instansi, pemerintah provinsi, kabupaten/kota diharapkan dapat bisa mewujudkan target itu, termasuk Kabupaten Badung.
Menurut Suiasa, Pemkab Badung dalam penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, saat ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tidak perlu menunggu batas waktu yang ditentukan pada tahun 2024. "Kabupaten Badung sudah bisa selesaikan pada tahun 2023, dengan persentase 0,02 persen yang dikategorikan sudah mencapai target," kata dia.
Ia menambahkan untuk mencapai angka nol persen pihaknya menemukan sejumlah kendala yang ditemui di lapangan, seperti adanya warga yang kehidupannya tunggal, warga lansia yang sekaligus menjadi kepala keluarga dan yang sejenis lainnya.
Terhadap kendala itu, pihaknya akan melakukan investigasi lagi tentang kondisi nyata di lapangan dan berencana mendatangi rumah-rumah warga dengan kemiskinan ekstrem untuk menjalin komunikasi terkait apa yang jadi kebutuhan mereka.
"Jadi, terhadap kondisi tersebut, yang kalau kami lihat berjumlah 43 KK akan terus menerus kami tekan serta antisipasi jangan sampai ada lagi ada keluarga miskin ekstrem yang baru," tambah Ketut Suiasa.
Sementara itu, dalam forum yang diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menjelaskan bahwa angka kemiskinan ekstrem turun 1,12 persen pada tahun 2023.
"Pada Maret 2023, angka kemiskinan turun 1,12 persen, hal ini lebih baik dibandingkan tahun 2022. Jika kita berkomitmen, pada 2024 angka kemiskinan kita bisa mencapai 0 persen," katanya.
