Makassar (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Metropolitan Invesment Project (Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu) Losari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
"Sistem pengolahan limbah domestik terpusat di Losari ini sangat penting untuk mengelola limbah cair agar ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah dan air baku serta kualitas kesehatan masyarakat kita," ujar Presiden Jokowi saat meresmikan IPAL Losari tersebut.
Presiden juga menyampaikan kehadiran IPAL ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, utamanya pada masalah lingkungan agar tidak tercemar.
"Sistem pengelolaan air limbah ini di butuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki perhatian dan kepedulian untuk bersama-sama mengatasi pencemaran lingkungan di Kota Makassar," papar Jokowi.
Proyek pembangunan IPAL Losari ini, sebut Presiden, dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun melalui sistem tahun jamak selama tiga tahun mulai 2019 sampai tahun 2023 dengan anggaran APBN, Asian Development Bank (ADB) dan APBD Kota Makassar.
"IPAL Losari ini dibangun dari tahun 2019-2023 dengan biaya sebesar Rp1,2 triliun. Dari APBN sebesar Rp1,067 triliun, ADB Rp672 miliar dan APBD Kota Makassar Rp150 miliar," ujar Presiden.
IPAL tersebut berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari, dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 kilometer dan bisa melayani 41 ribu kepala keluarga.
"Itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini ,saya resmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Losari di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan," ucap Jokowi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menyatakan usai peresmian Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat di Makassar merupakan paling besar di kawasan timur Indonesia dengan kapasitas 16.000 meter kubik. Kecanggihanya di proses antara pipa disambungkan langsung ke truk pengangkut limbah tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak menteri makan malam dan sapa warga Makassar
"Memang baru satu saja di wilayah Timur, di Makassar ini yang mampu memproduksi 16.000 meter kubik. Canggihnya, ini diproses antara perpipaan dengan truk itu dijadikan satu truk di limbah , selanjutnya dijadikan satu dan diolah, setelah diolah diendapkan, kemudian bakterinya dikumpulkan," kata Diana.
Sehingga, lanjutnya, air dari pengolahan ini keluar menjadi jernih. Ikan bisa hidup dengan air hasil pengolahan. Artinya, kalau dibuang ke sungai atau ke kanal tidak membuat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
"Hadirnya IPAL Losari terpusat itu diharapkan menjaga lingkungan agar menjadi lebih bagus dan kesehatan masyarakat menjadi terjaga. Namun demikian, hasil pengolahan air limbah walau terlihat jernih dan tidak berbau, tapi tidak dapat diminum langsung," ujarnya.
"Jangan diminum, kalau itu (sudah diolah), artinya tidak ada bau, jernih. Kalau dibuang di sungai atau ke kanal tidak mengotori, dan di sini kan banyak perumahan, airnya tidak bau," kata mantan Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
Menurut dia, sebenarnya ada beberapa pengolahan limbah seperti ini sedang disiapkan ,seperti di Mataram, Pontianak dan Semarang, serta beberapa lainnya. Mudah-mudahan di kota-kota metropolitan dan kota besar lainnya punya instalasi pengolahan limbah, termasuk nantinya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Tadi banyak disampaikan Pak Presiden yang meminta di sini untuk segera dioperasionalkan. Tarifnya ditetapkan oleh bapak wali kota. kemudian disambung ke semua rumah, menyambung ke sini dengan pipa-pipa itu, sehingga bisa beroperasi," katanya.
Karena kapasitasnya 16 ribu meter kubik, katanya, harusnya bisa tersambung 14 ribu rumah. Ini sedikit, tapi kalau tidak dimanfaatkan, sayang dan ini pengolahan yang dengan moving bed biofilm reactor (MBBR) itu pengolahan yang cukup bagus dan ,akan diterapkan di kota-kota lain termasuk IKN.
Peresmian IPAL Losari tersebut juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR RI Andi Irwan Aras serta Muhammad Aras, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto beserta pejabat lainnya.
