Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sistem digital seperti pembayaran atau transaksi berbasis elektronik yang selama ini telah diterapkan.
"Kami memiliki potensi besar dengan indikatornya kunjungan pariwisata yang terus meningkat. Ini menjadi potensi yang sangat besar dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, tentu untuk mendapatkan akselerasi optimalisasi perlu didorong menerapkan digitalisasi dan saya kira ini sudah dilakukan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa melalui keterangannya di Mangupura, Selasa.
Digitalisasi itu dilakukan untuk memanfaatkan potensi dari sektor pariwisata yang menjadi sektor pendapatan utama di wilayah tersebut.
Ia mengatakan untuk mendorong digitalisasi perangkat daerah harus segera memikirkan hardwarenya yaitu infrastruktur, serta harus ada keterlibatan pemangku kepentingan kepada wajib pajak untuk membantu percepatan dan mempermudah proses transaksi pembayaran.
Baca juga: Pemkab Badung alokasikan dana untuk percantik Pantai Pandawa
"Kalau itu sudah kami lakukan tentu akan berdampak baik dari hulu ke hilir terhadap peningkatan realisasi pendapatan daerah dan itu menjadi tujuan kami. Makin meningkat pendapatan yang dilakukan dengan digitalisasi tentu akan semakin banyak bisa membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya," kata dia.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung Ni Putu Sukarini mengungkapkan pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk mewujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya pada bidang pendapatan daerah.
Menurut dia, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya terhadap peta jalan digitalisasi daerah yang telah dibuat harus diimplementasikan sehingga bermuara pada efisiensi, efektivitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pada pendapatan daerah di Badung.
"Kami selama ini juga telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, wajib retribusi serta perangkat daerah mengenai pelaksanaan dan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi yang kuat dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ungkap dia.
Baca juga: Pemkab Badung - Kemenkumham Bali kerja sama dekatkan layanan publik
Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), Pemerintah Kabupaten Badung saat ini telah berstatus digital, dimana seluruh jenis penerimaannya telah mengimplementasi setidaknya satu kanal pembayaran non-tunai.
Di level nasional, tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan dari segi skor indeks dan peringkat.
