Kerjasama DPRD Yogyakarta bersama media jadi inspirasi bagi Bali

Yogyakarta (ANTARA) - Sejumlah program kolaborasi yang telah terjalin antara Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bersama awak media di daerah itu dinilai dapat menginspirasi DPRD Provinsi Bali untuk dicontoh dalam penyebarluasan informasi pada masyarakat.

"Untuk tindak lanjutnya di Bali, tentu kami harus melapor ke pimpinan terlebih dahulu. Setelah sepakat baru kita laksanakan," kata Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra di Yogyakarta, Kamis.

Gede Indra bersama rombongan awak media yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD (Forward) Provinsi Bali mengadakan studi tiru ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil tema Menggali Keistimewaan DIY dalam Kewenangan dan Pengelolaan Pemerintahan sesuai UU No 13 Tahun 2012.

Pada Rabu (12/7), Sekretariat DPRD Bali bersama  awak media telah mengunjungi Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pada Kamis (13/7) dilanjutkan dengan mengadakan kunjungan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rombongan diterima oleh Sekretaris DPRD DIY Haryanta dengan didampingi Santoso selaku Koordinator Wartawan DPRD DIY.

"Melalui kunjungan ini kami ingin mengetahui program-program yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Yogyakarta dalam meningkatkan sinergi dengan media," ujar mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali itu.

Gede Indra setelah mendengar pemaparan dari pihak DPRD Yogyakarta menilai bagus program-program yang sudah terjalin dengan media setempat dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Demikian pula dengan perda-perda yang telah diterbitkan sebagai tindak lanjut UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga terkait Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sementara itu Sekretaris DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Haryanta mengatakan hubungan antara jajaran Sekretariat DPRD setempat dengan media sudah terjalin dengan baik.

Diantaranya insan media juga dilibatkan untuk memberikan pelatihan jurnalistik bagi para pegawai humas sehingga rilis yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan sekaligus menarik dibaca oleh publik.

Belum lama ini, pihaknya bersama perwakilan media yang bertugas di DPRD DIY diajak untuk mengadakan kegiatan Napak Tilas Pancasila ke Kabupaten Buleleng, Bali, sejalan dengan telah dikeluarkannya Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

"Perda Pendidikan Pancasila ini muncul karena nilai-nilai Pancasila di masyarakat sudah agak luntur. Bahkan sudah ada yang terpapar dengan paham radikal," ujarnya.

Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila, kata Haryanta, maka setiap pukul 10.00 WIB, masyarakat Yogyakarta wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada pula kegiatan yang dinamakan Sinau Pancasila, hingga kegiatan sosialisasi yang menyasar berbagai kalangan.

"Setelah adanya perda tersebut, kondisi sekarang relatif agak 'soft'. Tidak banyak demo-demo dan relatif tidak ada gejolak di masyarakat. Kami berharap kondisi ke depan akan semakin membaik," ucap Haryanta.

Santoso Suparman selaku Koordinator Wartawan DPRD DIY mengatakan mengenai sinergi DPRD dengan media, selain melalui pelatihan jurnalistik dan pengambilan gambar maupun video untuk tenaga humas di DPRD DIY, juga rutin digelar forum diskusi.

Forum diskusi yang dibiayai oleh Humas DPRD Yogyakarta itu menghadirkan para narasumber dengan mengangkat tema-tema tertentu terkait isu yang mengemuka maupun raperda yang sedang dibahas.

"Setiap Minggu juga digelar konferensi pers terhadap isu-isu yang mengemuka di masyarakat dengan menghadirkan narasumber perwakilan komisi di DPRD. Meskipun hubungan kami dengan pihak DPRD sangat baik, hal ini tidak mengurangi semangat kami untuk kritis dalam penulisan," ujarnya.

Ketua Forum Wartawan DPRD (Forward) Provinsi Bali I Made Arnyana berharap sejumlah program yang telah dilaksanakan di DPRD Yogyakarta juga bisa dilaksanakan di Bali.

"Diantaranya agar ada FGD yang digagas awak media dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten maupun koordinator pansus terkait raperda yang dibahas sehingga regulasi yang dihasilkan menjadi lebih sempurna," kata Arnyana.