Denpasar (ANTARA) - BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menekan potensi kredit bermasalah (non performing loan/NPL) melalui penerapan aspek kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman untuk mendukung kinerja korporasi 2023.
“NPL pada triwulan pertama 2023 tetap terjaga dan turun dibandingkan periode yang sama 2022,” kata Kepala Divisi Kredit BPD Bali I Gusti Ayu Citrawati di Denpasar, Senin.
Ia menjelaskan NPL pada triwulan pertama 2023 mencapai 2,32 persen atau turun dibandingkan triwulan sama 2022 yang menyentuh 2,60 persen.
Begitu juga kinerja NPL pada 2022 mencapai 2,37 persen atau lebih baik dibandingkan 2021 mencapai 2,42 persen.
Realisasi kredit hingga triwulan pertama 2023 mencapai Rp20,16 triliun atau tumbuh 1,83 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Kucuran kredit itu, lanjut dia, diserap oleh lima sektor utama yakni rumah tangga, pariwisata (akomodasi, makan dan minum), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Baca juga: BPD Bali dukung Pemkab Badung infokan data harga bahan pokok
Pihaknya menargetkan realisasi kredit pada 2023 tumbuh sebesar enam persen jika dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai Rp20,06 triliun.
Bank BUMD itu juga sudah mencermati pada 2024 diperkirakan memberikan kinerja positif terhadap penyaluran kredit, sehingga korporasi optimistis kinerja kredit tumbuh hingga delapan persen.
Mayoritas kepemilikan saham dengan ikon warna hijau itu dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung mencapai 43,89 persen dan Pemerintah Provinsi Bali mencapai 33,27 persen.
Sisanya rata-rata di bawah 10 persen dimiliki oleh kabupaten/kota lain di Pulau Dewata.
Sementara itu, kinerja bank milik daerah ini sejalan dengan kinerja industri keuangan di Bali keseluruhan.
Baca juga: Pastika ingin BPD Bali terus berkontribusi bagi masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara menilai kinerja industri keuangan di Bali keseluruhan pada Maret 2023 tetap terjaga.
Realisasi kredit pada Maret 2023 mencapai Rp99,62 triliun atau tumbuh 2,85 persen jika dibandingkan periode sama 2022 mencapai Rp96,28 triliun.
Begitu juga dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp146,38 triliun atau naik dibandingkan periode sama 2022 mencapai 119,14 triliun.
