Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum RI telah menjadwalkan pelaksanaan Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada 14 Februari.
Setahun menjelang pesta demokrasi itu, penyelenggara dan peserta pemilu sudah separuh jalan melaksanakan tahapan-tahapan yang ada, termasuk mereka yang ada di daerah.
Di Bali, tepat setahun jelang Pemilu 2024, KPU menggelar sosialisasi kepada masyarakat melalui konvoi sepeda dengan bendera partai politik peserta pemilu pada 14 Februari 2023.
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan bahwa dengan menggandeng 18 partai politik dalam kegiatan itu maka masyarakat dapat melihat langsung kekompakan peserta pemilu.
"Ini akan memberi sinyal-sinyal ke masyarakat yang melihat bahwa berbeda bendera itu boleh namun tanpa perlu ada pertengkaran," katanya.
Di jalan utama kabupaten/kota se-Bali, pada saat yang sama bertepatan dengan Hari Valentine, dilewati iring-iringan sepeda dengan bendera partai yang berwarna-warni.
Masyarakat yang dilalui mau tidak mau menoleh, dan ini yang menjadi tujuan penyelenggara, yaitu agar mereka ingat bahwa tepat satu tahun lagi diadakan Pemilu 2024.
Selain penanda dimulainya sosialisasi dari KPU Bali bersama partai politik, konvoi sepeda juga dilakukan untuk menggaungkan pemilu hijau, yaitu dengan mengurangi emisi karbon sambil membawa ajakan untuk berhenti menggunakan baliho sebagai peraga kampanye.
Semakin dekat dengan masa kampanye, Lidartawan mengajak peserta pemilu agar beralih dari penggunaan baliho di pinggir jalan menjadi kampanye sosial media seperti dengan menggunakan video pendek.
Baca juga: KPU Bali targetkan proses coklit Pemilu 2024 selesai dalam 20 hari
Tahapan pemilu
Jika ditarik mundur, sebelum KPU Bali menyosialisasikan setahun jelang pemilu, telah dilakukan berbagai tahapan untuk menyaring peserta pemilu sejak 2022 lalu.
Tahapan itu seperti pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu 2024.
Setelah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, Lidartawan mengundang Komisioner KPU RI Idham Holik untuk memperjelas alur verifikasi faktual saat itu.
Tujuannya, agar tak terjadi masalah ketika kabupaten/kota turun melakukan verifikasi faktual pada pertengahan November 2022 lalu.
Di pengujung tahun, KPU Bali juga memulai tahapan untuk pencalonan anggota DPD yang dimulai dengan pengumpulan syarat dukungan minimal 2.000 KTP.
Bakal calon DPD pertama yang saat itu menyerahkan syarat adalah Anak Agung Gde Agung ditutup oleh Anak Agung Ngurah Agung sebagai bakal calon ke-22 yang datang membawa persyaratan.
Seiring dengan berjalannya proses verifikasi administrasi terhadap bakal calon DPD, ditemukan sejumlah nama yang harus memperbaiki persyaratan hingga akhirnya tiga orang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melaju ke verifikasi faktual.
Tahapan Pemilu 2024 di Bali suhunya mulai menghangat kala bakal calon DPD atas nama Anak Agung Gde Agung yang merupakan petahana mundur dari proses verifikasi berikutnya.
Akhirnya, proses verifikasi faktual tetap berlanjut untuk 18 bakal calon lainnya hingga saat ini.
Perekrutan badan adhoc
Proses tahapan terhadap peserta Pemilu 2024 selama ini tidak dilakukan oleh KPU Bali seorang diri, melainkan bantuan badan adhoc yang direkrut mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga TPS.
Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Bali berhasil merekrut 285 orang, masing-masing lima orang dari total 57 kecamatan di Pulau Dewata.
Di perekrutan pertama itu, Komisioner KPU Bali I Gede John Dharmawan mengungkapkan bahwa 30 persen anggota PPK terpilih adalah generasi muda yang masih lulusan baru.
"Strategi kami menyampaikan ke perguruan tinggi menjadi strategi bermanfaat yang kami tuai hasilnya, yaitu banyak mahasiswa dan fresh graduate yang melamar PPK dan 30 persen itu fresh graduate kami terima dengan ketentuan sesuai syarat. Kami tes uji kelayakan dalam proses CAT dan wawancara," kata John.
Setelah itu, proses perekrutan badan adhoc berlanjut ke tingkat desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS), di mana penyelenggara memilih tiga anggota per masing-masing desa.
Baca juga: KPU Bali sikapi pejabat di Badung dituduh terlibat korupsi dana pemilu
Adapun jumlah desa/kelurahan di Bali adalah 716 sehingga total PPS yang dibutuhkan adalah 2.148 orang.
Saat itu, John mengakui bahwa terdapat kendala sehingga dibutuhkan tambahan waktu dalam perekrutannya, hal itu dipengaruhi oleh hari libur tahun baru dan hari keagamaan.
"Kami sudah klasifikasikan penyebab terjadinya proses perpanjang rekrutmen PPS, yaitu karena ada Hari Raya Galungan dan tahun baru. Sementara salah satu persyaratan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas, nah puskesmas kita banyak yang masih tutup karena hari raya," kata John meluruskan.
Setelah mengumpulkan badan adhoc PPS di tingkat desa/kelurahan, KPU Bali juga merekrut Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di masing-masing TPS, di mana saat ini proses kerjanya telah sampai di tahap 10 hari pertama pencocokan dan penelitian (coklit).
Tanggapan
Melihat seluruh rangkaian yang disiapkan penyelenggara dalam hal ini KPU, pengamat sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Dr. Kadek Dwita Apriani menilai ini sebagai upaya keras KPU Bali untuk Pemilu 2024.
Namun, dari sisi masyarakat hingga saat ini belum muncul euforia padahal proses pemilihan akan berlangsung tepat satu tahun lagi.
Salah satu faktor yang memengaruhi ini adalah belum adanya nama-nama kontestan terutama kandidat bagi calon presiden dan wakil presiden, kecuali nama Anies Baswedan yang muncul perdana.
"Belum terdefinisinya kontestan secara jelas otomatis sambutan masyarakat Bali belum begitu besar dari sisi pengetahuan soal pemilu," kata Dwita.
Dari hasil riset Universitas Udayana juga didapatkan fakta bahwa masyarakat Bali mengetahui pemilu akan berlangsung pada 2024, namun tidak secara jelas mengetahui tanggal dan proses pemilihannya.
Dwita melihat kondisi setahun jelang Pemilu 2024 berbeda jauh dengan setahun jelang Pemilu 2019. "Kalau jelang 2019 itu dulu 2018 ada Pilgub Bali, kalau sekarang Pilkada Serentak dialihkan ke 2024 November, jadi pendahuluannya tidak ada," tuturnya.
Proses pemilu 4 tahun silam dirangkai dengan pemilihan-pemilihan di tahun sebelumnya sehingga suhu politik di masyarakat terjaga dengan baik.
"Nah sekarang menjadi serentak jadi dinamikanya berbeda, ditambah ada uji materi ke MK terkait sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kita juga sebelumnya habis COVID-19, tentu menjadi sangat berbeda," ujarnya.
Dwita memang mengakui bahwa di sepanjang jalan mulai terpasang bendera partai politik hingga baliho wajah politikus daerah, namun tak dapat dimungkiri bahwa jumlahnya tak sebanyak pemilu terdahulu.
Belum adanya kepastian mengenai sistem pemilu menjadi faktor, dan menurutnya apabila ada kepastian mengenai calon presiden dan wakil presiden maka mesin partai baru akan bergerak.
Pergeseran pemilih yang kini turut diisi generasi Z juga menjadi alasan mengapa situasi setahun jelang pemilu di Bali cukup tenang.
Kembali mengacu ke hasil riset perguruan tinggi tersebut, Generasi Z di Bali ternyata memiliki kriteria tertentu mengenai calon pemimpin sehingga partai politik bukan lagi menjadi acuan, melainkan lebih dipengaruhi sosok yang akan berlaga dalam kontestasi politik mendatang.
