Rakerda PHRI Bali putuskan isu iuran jadi usulan ke pusat

Denpasar (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali dalam rakerda ketiganya memutuskan untuk mengangkat persoalan iuran pada Rakernas PHRI di pusat.

Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Selasa, menyampaikan bahwa selama ini AD/ART telah mengatur pembayaran iuran langsung ke pusat, namun kini mekanismenya yang menjadi persoalan.

"Yang jadi usulan kita ke pusat menyangkut iuran yang mana sesuai AD/ART pemungutan iuran langsung ke pusat, dari pusat ke daerah, sehingga dalam mekanismenya agak sulit," kata dia.

Wagub yang akrab disapa Cok Ace itu mengaku akan meminta pusat agar iuran dapat dibayar secara berjenjang oleh tiap-tiap kabupaten/kota ke provinsi untuk kemudian disetorkan ke pusat dengan pembagian yang tepat tanpa dikurangi.

"Mekanisme yang sekarang harus pusat kemudian turun ke provinsi, kabupaten/kota. Banyak uang teman-teman (PHRI Bali) tertunda karena di pusat belum selesai administrasi dan usulan ini tidak menyimpang dari AD/ART," ujarnya.

Selain membahas usulan yang akan diangkat ke pusat, Rakerda PHRI Bali juga membahas persoalan domestik yang tak kalah penting.

"Seperti persoalan genset, kami akan mediasi dengan bupati karena sesungguhnya teman-teman PHRI Bali tidak ingin melanggar, ini dulu karena masih ada COVID-19 jadi izinnya belum diperpanjang," jelas Cok Ace.

Orang nomor dua di Pemprov Bali itu juga menekankan soal kehati-hatian dalam investasi agar tak merusak konsep pariwisata Bali yaitu pariwisata berkelanjutan yang tidak merugikan alam.

"Bagaimana kita sosialisasi dan eksekusi kebijakan pemerintah karena sudah turun dalam bentuk hukum lewat pergub dan perda selama ini, kalau dulu tidak bisa karena COVID-19, sekarang mohon diperhatikan soal plastik sekali pakai, perbaikan papan aksara bali yang pudar, dan busana adat tiap Kamis," kata dia.

Isu pariwisata yang turut dibahas Cok Ace di hadapan anggota PHRI Bali adalah meningkatnya wisatawan mancanegara terutama dimulainya penerbangan carter dari China pada Minggu (22/1) lalu.

"Sebelumnya banyak yang menanyakan kebijakan khusus bagi mereka (wisman China), pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat kita tidak membeda-bedakan dari mana pun mereka datang, yang kita perhatikan adalah kondisi kesehatan wisman tersebut karena kebijakan vaksinasi tiap negara berbeda," tuturnya.