Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengklaim bahwa pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tidak akan mengalihkan fungsi pasar di areal Pasar Banyuasri, Singaraja, namun justru mendukung eksistensi pedagang di areal pasar terbesar di Bali bagian utara tersebut.
"Pembangunan MPP tidak akan mengalihkan fungsi dari pasar tersebut. Kami manfaatkan
lantai tiga sebagai MPP," kata Lihadnyana di Kota Singaraja, Buleleng, Kamis.
lantai tiga sebagai MPP," kata Lihadnyana di Kota Singaraja, Buleleng, Kamis.
Ia menjelaskan, keberadaan MPP akan diintegrasikan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sembari mencari pelayanan, masyarakat bisa menikmati produk UMKM seperti kuliner yang ada di sekitar pasar tersebut.
Dalam perencanaan awal, terkait dengan sewa tempat usaha akan digratiskan bagi setiap pelaku UMKM yang ada menunggu evaluasi terhadap perkembangan tempat usaha tersebut.
“Setelah UMKM ini mulai bangkit, baru kita ajak duduk bersama dan berdiskusi. Inilah model ekonomi kerakyatan,” jelas Lihadnyana.
Baca juga: Pemkab Buleleng rancang Mal Pelayanan Publik di Pasar Banyuasri
Baca juga: Pemkab Buleleng rancang Mal Pelayanan Publik di Pasar Banyuasri
Dengan adanya MPP di lantai tiga, Pasar Banyuasri bisa semakin ramai. Hal ini dikarenakan keterpaduan antara MPP yang memiliki karakter berbeda dengan mal-mal lainnya dan UMKM yang ada di daerah itu.
Apalagi, kata Lihadyana, dengan banyaknya masyarakat yang berkepentingan untuk mengurus surat menyurat dan administrasi yang datang dari desa-desa di Kabupaten Buleleng menambah potensi pasar menjadi semakin ramai dan pada akhirnya akan meningkatkan UMKM yang ada.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng I Made Kuta mengatakan dengan adanya MPP, semua proses pelayanan mejadi satu pintu di sana.
Sesuai dengan perizinan dikeluarkan oleh pihaknya, sudah ada 214 jenis perizinan jika ditambah lagi dengan instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan, Samsat, BPJS dan juga BPN.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung miliki 256 jenis layanan
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung miliki 256 jenis layanan
“Kami juga menyiapkan arsitek. Nanti kalau masyarakat ingin mendesain rumahnya atau usahanya langsung ada di lokasi itu, dia tidak lagi mencari desainer di luar. Kita sudah siapkan semua itu,” kata dia.
Begitu pula dengan pengusaha yang memerlukan akte pendirian tidak perlu lagi keluar mencari akte notaris karena di MPP juga disiapkan notaris. Hal itu dilakukan agar semua pelayanan menjadi lebih mudah dan waktunya lebih pendek.
Menurut dia, semua itu akan berjalan sesuai program pemerintah pada tahun 2023.
“Semoga semua bisa berjalan dengan baik. MPP ini akan menjadi aset Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi dalam rangka peningkatan investasi,” kata Kuta.
