Denpasar (ANTARA) -
Koordinator Pusat BEM SI Bidang Kerakyatan Abdul Holic di Denpasar, Bali, Kamis mengatakan, Rakernas BEM SI kali ini menyoroti kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi BBM di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
Padahal, lanjut dia, pemerintah bisa menghentikan sementara pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat dan ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena proyek-proyek tersebut menelan biaya ribuan triliun rupiah dari negara.
"Proyek-proyek tersebut sebenarnya bisa diberhentikan ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat," kata Abdul Holic.
Baca juga: Gubernur: Rakernas BEM SI di Bali bantu pulihkan parekraf
Selain itu, kata dia, Rakernas BEM SI juga menyoroti kemunduran penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapan demokrasi karena kebebasan masyarakat terus dikungkung, suara-suara kritis dibungkam dan ruang sipil dipersempit dengan legitimasi produk-produk hukum seperti RKUHP dan UU ITE yang isinya mengekang kebebasan sipil.
BEM SI juga menyayangkan sikap pemerintah yang belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena sejumlah pelakunya masih mendapat tempat dan berpolitik praktis.
Oleh karena itu, kata dia, mahasiswa dalam Rakernas BEM SI sepakat akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah Indonesia pada 30 September nanti.
"Setidaknya untuk sementara total anggota BEM SI yang baru tervalidasi berjumlah 265 kampus akan menggelar aksi serentak turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Ada 12 wilayah yang kita jadikan tempat aksi," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Koster cerita pengalaman ikut demonstrasi saat mahasiswa ITB
Seruan aksi tersebut, kata dia, merupakan hasil kesepakatan bersama BEM SI sebagai wujud kekecewaan mahasiswa terhadap respon yang diberikan oleh pemerintah dalam aksi mahasiswa di sejumlah wilayah.
"Dari setiap wilayah sebetulnya sudah bergerak, tetapi tidak kunjung ada respon untuk memberikan jawaban ataupun kepastian. Makanya, akan ada ribuan mahasiswa yang turun," kata Abdul Holic.
Dia pun mengajak elemen sipil lainnya yang ada di Jakarta untuk melakukan aksi serupa pada 30 September 2022 dan menjadikan hasil Rakernas BEM SI di Bali sebagai tuntutan kepada pemerintah.
"Sebagai pembuka isu yang pasti isu BBM, kenaikan harga. Begitu pun isu RKUHP, penyelesaian HAM masa lalu, termasuk isu korupsi, konflik agraria dan macam-macam hal lainnya tentu jadi pemantik. Maka hari ini Rakernas kita membawa isu kolektif itu yang kita angkat bersama di wilayah maupun di tingkat nasional," tutur Abdul Holic.
Dia berharap dengan adanya aksi unjuk rasa tersebut, maka berbagai isu dan pelanggaran HAM di Indonesia dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.
