Badung (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat pleno membahas isu-isu yang bakal diperdalam saat evaluasi jangka menengah (midterm review) Kerangka Kerja Sendai/Sendai Framework.
Suharyanto memimpin rapat pleno bersama Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori di BNDCC Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.
Rapat pleno itu merupakan pertemuan pertama yang mempertemukan perwakilan dari pemerintah, nonpemerintah, badan PBB, serta organisasi masyarakat sipil untuk mengevaluasi penerapan Kerangka Kerja Sendai.
Rapat pleno tersebut jadi bagian dari pertemuan resmi Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 yang berlangsung di Bali pada 25–28 Mei 2022.
Baca juga: PBB harap Indonesia dorong G20 berinvestasi sektor kebencanaan
Kerangka Kerja Sendai merupakan kesepakatan pertama yang dibuat pascaagenda pembangunan dunia 2015 yang fokus menggalang komitmen dan aksi global dalam mengurangi risiko bencana. Kesepakatan itu berlaku sejak 2015 dan diharapkan target-targetnya terpenuhi pada 2030.
UNDRR (Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana) merupakan lembaga PBB yang ditugaskan untuk mengawasi penerapan Kerangka Kerja Sendai, yang saat ini telah disepakati lebih dari 180 negara termasuk Indonesia.
Sementara itu, GPDRR jadi forum lintas lembaga dan lintas negara yang telah diakui oleh Majelis Umum PBB untuk membahas upaya dunia serta tantangan dan hambatan menerapkan Kerangka Kerja Sendai.
Mizutori saat membuka acara menyampaikan rapat pleno itu merupakan pertemuan pertama yang membahas evaluasi jangka menengah Kerangka Kerja Sendai.
Baca juga: Pemerintah Indonesia tawarkan empat konsep resiliensi berkelanjutan kebencanaan
“Hasil pertemuan ini jadi masukan penting untuk evaluasi jangka menengah Kerangka Kerja Sendai, begitu juga dengan pertemuan lain yang berlangsung selama GPDRR,” kata Mizutori saat membuka pertemuan.
Rapat pleno pada Kamis fokus membahas isu mengenai mekanisme pembiayaan global untuk program pengurangan risiko bencana, termasuk di dalamnya cara-cara menjadikan risiko krisis dan bencana dalam penyusunan anggaran.
Sementara itu, Kepala BNPB dalam sambutannya menegaskan risiko termasuk krisis dan bencana yang telah teridentifikasi kurang terinternalisasi ke dalam perencanaan keuangan.
Ia mengakui investasi untuk program dan aksi yang bertujuan mengurangi risiko bencana masih cukup sulit, salah satunya karena kurangnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai dampak krisis dan bencana.
Hasil rapat pleno itu nantinya akan dilaporkan pada penghujung kegiatan GPDRR 2022 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Evaluasi Jangka Menengah Kerangka Kerja Sendai di New York, Amerika Serikat, pada 18--19 Mei 2023.
