Pemerintah Indonesia tawarkan empat konsep resiliensi berkelanjutan kebencanaan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia empat konsep resiliensi berkelanjutan yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik terhadap semua bentuk kebencanaan.

Keempat konsep itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan sebelum membuka forum Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) VII di Bali, Rabu.

"Dengan tantangan kebencanaan yang berat dan bisa terjadi setiap saat, masyarakat Indonesia dan pemerintah harus siaga dan sigap menghadapi bencana, membangun sistem peringatan dini multibencana, serta perwujudan masyarakat yang sadar dan tangguh akan bencana," kata Jokowi dalam seremoni pembukaan GPDRR VII yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Oleh karena itu Presiden menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memanfaatkan forum GPDRR kali ini untuk menawarkan konsep resiliensi berkelanjutan yang disebutnya juga bisa menjadi solusi menghadapi pandemi sembari mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Baca juga: Presiden Jokowi paparkan keberhasilan RI turunkan karhutla-COVID-19 di GPDRR

"Pertama kita harus memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana," kata Presiden.

Hal itu bisa antara lain bisa dicapai dengan memprioritaskan pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintah maupun sosial yang memiliki karakter sinergis dan tanggap terhadap bencana.

"Yang kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, akses pendanaan menjadi isu penting yang harus ditangani secara serius sebagaimana upaya Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama serta penggunaan dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

"Yang ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim," katanya.

Presiden menjelaskan bahwa selain mitigasi diperlukan pula pembangunan infrastruktur fisik seperti dam, pemecah ombak, waduk, dan tanggul guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa infrastruktur hijau seperti pelestarian hutan mangrove, cemara udang di pantai, vetiver yang bisa membantu meminimalisir risiko longsor, serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Presiden buka forum kebencanaan GPDRR di Bali

"Perlindungan pada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapat perhatian serius," kata Jokowi.

Kemudian poin keempat, Presiden mengajak seluruh negara untuk berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan global di tingkat nasional hingga lokal.

"Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya," ujar Presiden.

Dalam seremoni pembukaan GPDRR VII yang dihadiri sejumlah pejabat internasional itu Presiden juga menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana adalah investasi efektif untuk mencegah kerugian di masa mendatang.

Pembukaan GPDRR VII dihadiri antara lain Wakil Presiden Zambia Mutale Nalumango, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, Deputi Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Kepala SDGs PBB Amina J. Mohammed, serta Utusan Khusus PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Mizoturi Mami.