Jakarta (ANTARA) - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar menyatakan telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Di saat ahlul halli wal aqdi (Ahwa) Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami'na wa atha'na (kami dengarkan dan kami patuhi). Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan," ujar Kiai Miftah seperti dikutip dari laman resmi NU di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Miftachul itu disampaikan saat memberikan pengarahan dalam rapat gabungan Syuriyah-Tanfidziyah PBNU di Kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Miftachul bercerita soal proses pemilihan dirinya menjadi Ketua Umum MUI pada akhir November 2020. Dua tahun sebelumnya, kata Kiai Miftah, mengaku terus dirayu dan diyakinkan untuk bersedia jadi Ketua Umum MUI.
Baca juga: Muhammadiyah-PBNU sambut baik SE pengeras suara di masjid
"Semula saya keberatan tapi kemudian saya takut menjadi orang pertama yang berbuat 'bid'ah' di dalam NU. Karena selama ini Rais Aam PBNU selalu menjabat Ketua Umum MUI," kata dia.
Saat ini, kata dia, merasa 'bid'ah' itu sudah tidak ada lagi setelah berkomitmen untuk merealisasikan janji di hadapan majelis ahlul halli wal aqdi dengan mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum MUI.
Sementara itu, Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MUI Salahuddin Al-Aiyub membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Miftachul Akhyar dari kursi pimpinan MUI.
"Awal pekan ini, surat tersebut telah kami terima. Selanjutnya, MUI akan merespons surat tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di internal MUI," kata dia.
Pemberdayaan petani sawit
Sebelumnya (6/3), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendukung kehadiran program pemberdayaan petani sawit dari pemerintah yang dapat menggerakkan kinerja perekonomian daerah.
"Mayoritas petani sawit di Sumatera dari Aceh sampai Lampung adalah warga NU, bahkan banyak yang menjadi pengurus. Oleh karena itu, PBNU mendukung program bantuan tanam sawit bagi para petani yang diluncurkan pemerintah," kata Gus Yahya yang dalam kegiatan temu tani sekaligus Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu menambahkan bantuan kepada petani sawit merupakan salah satu dari serangkaian kerja sama NU dengan pemerintah dari berbagai kementerian.
Selama ini, NU sudah bekerja sama dalam program kampung nelayan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama serupa juga dilakukan NU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN. “PBNU ingin membantu pemerintah untuk bisa diperankan dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” ujarnya.
Baca juga: Presiden: NU perlu bangun dana abadi
Dalam kegiatan PSR dan Temu Pekebun Sawit di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-96 NU ini, ikut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan kegiatan replanting sawit di lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Serasa Mulya, Koperasi Maju Bersama, dan Gapoktan Sepakat, seluas lahan 328,5 hektare tersebut menjadi bukti nyata dukungan pemerintah.
Selama ini, komoditas kelapa sawit dipandang sebagai komoditas yang penting bagi perekonomian nasional, maka itu pemerintah terus berupaya untuk mempercepat realisasi program PSR atau replanting dengan berbagai kebijakan, salah satunya mendorong bentuk kerja sama strategis multipihak.
